WARTALENTERA-KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebut kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC (Electronic Data Capture) Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau BBRI rugikan negara miliaran rupiah. Kerugiannya disebut mencapai ratusan miliar dari nilai pengadaan sebesar Rp2,1 triliun.
"Nilai anggaran pengadaan sejumlah Rp2,1 triliun. Hitungan dari tim penyidik diduga total kerugian negaranya mencapai sekitar Rp700 miliar, atau sekitar 30 persen dari nilai anggaran dalam pengadaan mesin EDC tersebut,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (1/7/2025).
Budi menyebut, hitungan penyidik dalam kasus ini masih sementara. Jumlahnya masih bisa bertambah karena KPK akan berkoordinasi dengan pihak lain. "Tentunya dalam penghitungan kerugian negara, KPK berkoordinasi dengan pihak-pihak baik BPK ataupun BPKP untuk menghitung kerugian negara tersebut,” ulasnya.
Diberitakan sebelumnya, KPK sedang mengusut dugaan korupsi di BRI atau BBRI. Diduga terjadi praktik korupsi terkait pengadaan mesin EDC yang berfungsi untuk memproses transaksi pembayaran secara elektronik.
"(Pengusutan dugaan korupsi terkait, red) pengadaan EDC,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/6/2025). Pengusutan kasus ini menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Artinya, KPK belum menetapkan tersangka. Meski begitu, KPK sudah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap 13 orang ke Ditjen Imigrasi pada Kamis (26/6/2025) lalu.
Salah satu yang dikabarkan dilarang berpergian adalah Catur Budi Harto yang merupakan eks Wakil Direktur BRI. Catur juga pernah diperiksa penyidik.
Ia dimintai keterangan di kantor KPK sejak pukul 09.45 hingga 12.15 WIB. Kemudian, penyidik telah menggeledah kantor BRI di Jalan Gatot Subroto dan Sudirman, Jakarta. Dari upaya paksa itu, disita sejumlah bukti, termasuk catatan keuangan. (sic)
