x wartalentera.com skyscraper
x wartalentera.com skyscraper

Klarifikasi ke KPK, Menteri UMKM Pastikan Istri ke Luar Negeri Pakai Uang Pribadi

Editor :

WARTALENTERA-Klarifikasi ke KPK, Menteri UMKM Maman Abdurrahman pastikan istri ke luar negeri pakai uang pribadi. "Saya ingin sampaikan yang pertama, keberangkatan istri saya ke luar negeri adalah mendampingi anak saya yang masih kelas 1 SMP mengikuti pertandingan misi budaya, acara rutin yang dilakukan oleh sekolah-sekolah," kata Maman di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (5/7/2025).

Maman mengatakan, ada 27 orang anak muda yang ikut dalam acara budaya tersebut. Menurutnya, mereka semua membawa nama Indonesia di kancah dunia. "Alhamdulillah minggu kemarin yang SMA-nya, lab school juara umum bertanding dengan 800 peserta lainnya, SMA-nya juara," ujar Maman.

Ia menegaskan, istrinya menggunakan uang pribadi dalam perjalanan itu. Bukti pembiayaan tiket perjalanan sudah diserahkan kepada KPK.

"Dan saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya," tegas Maman.

Biaya makan sampai penginapan di luar negeri juga ditegaskan Maman tidak menggunakan uang negara. Pembayaran dilakukan sejak Mei 2025. "Artinya tidak ada sedikit pun niat kita dari awal menggunakan fasilitas-fasilitas siapapun. Itu dulu ya, jadi saya mohon kepada teman-teman karena ini sudah menyangkut harga diri saya," ulasnya.

Maman merasa keberatan dengan kabar burung yang menyebut istrinya menggunakan fasilitas negara untuk perjalanan pribadi. Klarifikasinya ke KPK untuk meluruskan kabar tersebut.

"Bagi saya, tidak ada gunanya saya sebagai Menteri ini kalau saya tidak mampu menjaga kehormatan istri saya sendiri dan sebagai tauladan bagi anak saya," tegasnya. Maman juga membantah mengeluarkan dokumen untuk meminta kedutaan memberikan fasilitas kepada istrinya.

Ia mengeklaim tidak mengetahui asal usul surat yang beredar. "Jadi, saya tidak pernah ada perintah dari saya. Tidak ada pernah disposisi dari saya. Tidak ada pernah apapun arahan dari saya. Jadi, saya merasa tidak tahu menahu mengenai dokumen tersebut," yakinnya.

Sebelumnya diberitakan, beredar surat diduga atas nama istri Maman, Tina Astari atau Agustina Hastarini yang disebut akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara Eropa untuk mengikuti kegiatan misi budaya dengan permohonan dukungan dari perwakilan diplomatik RI. Surat tersebut menjelaskan secara rinci bahwa misi budaya yang dimaksud akan berlangsung selama 14 hari, terhitung dari tanggal 30 Juni 2025 hingga 14 Juli 2025.

Pihak Kementerian UMKM kemudian memohon dukungan dari kedutaan besar RI di negara-negara yang akan dikunjungi mantan artis tersebut. Surat resmi tersebut kemudian menjadi sorotan lantaran Tina Astari yang melakukan perjalanan misi budaya bukan pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian UMKM. (sic)

Berita Terbaru
Selasa, 15 Sep 2026 22:38 WIB

Kata Pertama Suahasil Jadi Menteri Keuangan, Ingin Jaga Keuangan Negara

Suahasil Nazara resmi menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.
Selasa, 15 Sep 2026 18:50 WIB

129 Penumpang Masih Hilang, Notice to Mariners Disebar

Pemerintah fokus optimalkan pencarian dan penanganan penumpang tenggelam KMP Virgo Transport 8.
Senin, 14 Sep 2026 14:22 WIB

Korban Tenggelam KMP Virgo Transport 8 Ditemukan, 6 Meninggal Dunia

Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 114 korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 dari perairan Masalembo, Laut Jawa.
Sabtu, 12 Sep 2026 17:11 WIB

Kangen Band Disebut Bubar, Personelnya Ungkap Ada Kezaliman

Kangen Band, grup musik pop Melayu asal Lampung sejak 2005 dikabarkan bubar.
Jumat, 11 Sep 2026 22:08 WIB

Program Beras Jumat, Bukti Peduli Masyarakat Sekitar di Lingkungan Kerja

Program Beras Jumat telah dilakukan Artha Graha Peduli bersama Hotel Borobudur Jakarta sejak era 90-an hingga saat ini.
Jumat, 11 Sep 2026 17:22 WIB

Ini Alasan Pembangunan Tiga Gedung Pemerintahan di Papua Pegunungan Molor

Rencana pembangunan tiga gedung pemerintahan di Papua Pegunungan terpaksa molor.