WARTELENTERA – Program Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada Senin, 14 Juli 2025, diyakini mampu membebaskan generasi muda Indonesia dari jerat kemiskinan. Hal ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, pada Minggu (13/7/2025) di Jakarta.
“Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo. Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan," kata Adita.
Ia menegaskan, program ini hadir sebagai jawaban atas tantangan akses pendidikan, khususnya bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, seperti warga kategori desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) BPS.
"Sekolah negeri saat ini memang sudah gratis, tetapi bagaimana dengan biaya transportasi? Bagaimana dengan uang jajan, seragam, dan perlengkapan lainnya? Itu semua menjadi beban keluarga, sementara untuk makan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan," jelas Adita.
Sekolah Berasrama dan Gratis
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah gratis berasrama yang menanggung seluruh kebutuhan siswa, mulai dari pendidikan, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, hingga pemenuhan pangan dan gizi. Tujuannya tak sekadar membuka akses pendidikan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup siswa dan keluarganya. “Dengan adanya Sekolah Rakyat, seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung oleh negara,” ucap Adita.
Melalui program ini, siswa juga akan mendapatkan pemetaan bakat dan pelatihan keterampilan hidup, agar mereka siap memasuki dunia kerja atau merintis usaha.
"Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti bahwa Sekolah Rakyat harus terlaksana dengan tepat, menggunakan cara yang benar, dan benar-benar mencapai tujuannya. Para siswa diharapkan menjadi generasi muda yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," tegasnya.
Data Ketimpangan Pendidikan
Berdasarkan data BPS September 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta orang (8,57%), termasuk 3,17 juta jiwa dalam kategori miskin ekstrem. Ketimpangan pendidikan masih lebar, dengan APK jenjang SMA/SMK di kuintil 1 (kelompok termiskin) hanya sebesar 74,45%, sementara kuintil 5 (kelompok terkaya) mencapai 97,37%.
Persentase anak tidak sekolah tertinggi tercatat pada kelompok umur 16–18 tahun sebesar 19,20%, dengan sekitar 730.703 lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang menengah. Sebanyak 76% keluarga menyebutkan faktor ekonomi sebagai alasan utama, dan 8,7% karena harus bekerja atau tekanan sosial.
Sementara itu, menurut Kemendikbudristek (2022), angka putus sekolah tingkat SMP mencapai 1,12%, dan SMA sebesar 1,19%. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi nyata bagi tantangan tersebut. (kom)
Editor : Yudha
