WARTELENTERA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan strategi pemerintah dalam menekan angka pengangguran di Indonesia dengan memperkuat program penyelarasan antara pendidikan dan dunia usaha (link & match).
Strategi ini dinilai krusial mengingat laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025, di mana 1,01 juta di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi.
“Pemerintah terus memperkuat program link & match, peningkatan kualitas tenaga kerja dengan menghubungkan antara sektor pendidikan dengan dunia usaha, memperkuat sistem informasi pasar kerja dan memperkuat program peningkatan kompetensi angkatan kerja,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Ke-24 DPR RI di Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa penurunan angka pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2024—yakni menjadi 4,91 persen atau setara 7,47 juta orang—membuktikan bahwa kebijakan fiskal yang dirancang dengan tepat mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Ini menggambarkan apabila APBN digunakan secara efektif selektif dan hati-hati, kita akan terus mampu menjaga Indonesia dan terutama menjaga kelompok masyarakat yang paling rentan,” tambahnya.
Namun demikian, BPS juga mencatat bahwa jumlah angkatan kerja Indonesia per Februari 2025 mencapai 153,05 juta orang, naik 3,67 juta dibanding Februari 2024. Kenaikan ini tidak sepenuhnya diserap pasar kerja, sehingga pengangguran tetap bertambah 83,45 ribu orang dibanding tahun sebelumnya.
Menanggapi persoalan pengangguran lulusan sarjana, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli turut menyoroti bahwa angka pengangguran sarjana yang mencapai lebih dari satu juta orang menjadi tantangan nyata yang harus diatasi.
“Itu menjadi sebuah tantangan kita. Artinya, itu adalah potret saat ini, kemudian kita punya tantangan ke depan,” kata Menaker saat memberikan tanggapan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (7/7/2025).
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Yassierli mendorong kolaborasi antar kementerian, termasuk dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek), agar dapat merancang solusi bersama yang berdampak terhadap daya serap lulusan di pasar kerja.
Pemerintah berharap, melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, dan optimalisasi APBN yang selektif, angka pengangguran dapat ditekan secara signifikan di masa mendatang. (kom)
