WARTALENTERA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan komitmen kuat pemerintah terhadap transparansi fiskal dan arah pembangunan nasional.
"Presiden Prabowo tidak hanya memaparkan visi fiskal dan ekonomi secara terbuka saja, tetapi juga menyampaikan pesan optimisme di tengah tantangan global dan domestik," kata Misbakhun di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Misbakhun menyebut RAPBN 2026 memiliki potensi positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan dalam mengelola risiko. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026 tergolong realistis, asalkan disertai konsistensi pelaksanaan program prioritas dan reformasi struktural.
Ia juga menyoroti asumsi makro pemerintah, seperti kurs rupiah Rp16.500 per dolar AS dan yield Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun sebesar 6,9 persen, sebagai cerminan sikap hati-hati dalam merespons gejolak pasar global.
Namun, tantangan yang dihadapi tidak hanya pada stabilitas makro. Misbakhun menilai masalah struktural seperti produktivitas industri, ketergantungan pada impor pangan dan energi, serta perlunya penguatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi pendapatan negara juga menjadi pekerjaan rumah penting.
Selain itu, target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas 984 ribu barel setara minyak per hari dianggapnya sebagai indikator penting ketahanan energi. “Lifting minyak nasional kita saat ini sudah melebihi target APBN 2025, sudah menyentuh 608 ribu barel per hari. Jadi, saya kira target tersebut sangat realistis,” ujarnya.
Misbakhun juga mengingatkan adanya risiko global seperti perlambatan ekonomi China, dampak kesepakatan tarif impor Indonesia-AS, kenaikan harga komoditas akibat ketegangan geopolitik, serta potensi arus keluar modal dari negara berkembang.
Di sisi domestik, tantangan mencakup pengendalian inflasi pangan, percepatan hilirisasi industri, dan transformasi ekonomi digital. Ia menekankan bahwa pendapatan negara yang ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun harus diimbangi dengan belanja negara yang berkualitas, bukan sekadar besar secara nominal. Hal ini agar defisit sebesar 2,4 – 2,6 persen PDB atau sekitar Rp638,8 triliun benar-benar produktif untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan.
Misbakhun memastikan DPR RI melalui fungsi anggaran akan mengawal ketat implementasi RAPBN 2026 agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional, menjaga stabilitas, dan mendorong kesejahteraan rakyat. “Kami di Komisi XI akan mendukung penuh langkah pemerintah dalam mengawal RAPBN 2026 ini agar menjadi instrumen fiskal yang mampu menjawab permasalahan fundamental dan mempersiapkan Indonesia menghadapi kompetisi global,” tuturnya. (kom)
