WARTALENTERA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta Pemerintah Pusat untuk ikut mencari solusi dalam mengatasi kemacetan parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, yang salah satunya dipicu oleh pembangunan proyek strategis nasional.
“Kemarin, Pak Gubernur baru saja berkirim surat, memohon kepada pemerintah pusat, terutama kementerian yang terkait agar dicari solusinya,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Rano menjelaskan, saat ini terdapat lima proyek besar yang berlangsung di ruas jalan tersebut, terdiri dari tiga proyek milik Pemprov DKI dan dua proyek milik Pemerintah Pusat. “Kami punya tiga proyek di situ, pusat punya dua proyek, menjadi lima proyek di satu titik. Memang terjadi kemacetan,” ujarnya.
Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, Pemprov DKI telah melakukan sejumlah langkah darurat, salah satunya dengan mengalihfungsikan trotoar menjadi jalur kendaraan di tujuh titik. Namun, menurut Rano, solusi ini hanya bersifat sementara. “Kami korbankan trotoar dulu. Bukan semua trotoar, hanya sekitar beberapa meter untuk manuver kendaraan. Tetapi setelah dievaluasi, enggak bisa melakukan pengerjaan trotoar, karena trotoar itu terlalu pendek. Artinya, kolaborasi harus terjadi,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov DKI juga berencana mengevaluasi proyek galian seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perumda Paljaya agar tidak semakin memperburuk kondisi lalu lintas. Upaya lain yang disiapkan adalah memanfaatkan area kosong sebagai halte atau parkir sementara, sehingga kendaraan umum tidak berhenti sembarangan di pinggir jalan.
Pemprov DKI juga menggandeng Google dan platform navigasi lain untuk menampilkan informasi terkini mengenai proyek yang berlangsung di Jalan TB Simatupang, sekaligus menyediakan rute alternatif bagi para pengguna jalan. (kom)
