WARTALENTERA-Batal ke Istana, ribuan buruh menggelar aksi demo di Gedung DPR, Kamis (28/8/2025). Awalnya, massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) berencana melakukan aksi unjuk rasa di kawasan patung kuda, depan Istana Kepresidenan.
Presiden Partai Buruh Sa'id Iqbal mengatakan pihaknya hanya akan fokus pada aksi di DPR dan tak akan menggelar aksi di tempat lain karena keterbatasan waktu. "Dari awal kita hanya aksi di DPR, dan Istana kalau ada waktu. DPR saja karena keterbatasan waktu buruh harus masuk shift dua," kata Iqbal saat dikonfirmasi, Kamis (28/8/2025).
Ketua Departemen Media dan Komunikasi Partai Buruh, Kahar Cahyono mengatakan, aksi akan terpusat di DPR karena mempertimbangkan efektifitas waktu. Apalagi, banyak tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa hari ini.
"Maka kemarin kita sepakat, lebih efektif kalau disuarakan di satu titik," kata Kahar. Aksi sudah dimulai sekitar pukul 10.0O WIB, di depan gerbang utama kompleks parlemen DPR/MPR, Jakarta.
Menurut Iqbal, aksi akan membawa enam tuntutan utama. Pertama, hapus outsourching dan tolak upah murah (HOSTUM).
Ia meminta Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen. Kedua, stop PHK dan bentuk Satgas PHK.
Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah. Keempat, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.
Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. Terakhir, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.
Anggota DPR WFH
Sayangnya, disaat massa buruh menggelar aksi demonstrasi di sekitar kompleks DPR, suasana di kompleks parlemen justru sepi dari aktivitas anggota DPR hingga pegawai parlemen. Tampak suasana di dalam gedung DPR sepi.
Tak banyak yang berlalu lalang di dalam gedung. Terlihat hanya sejumlah orang yang tampak tetap beraktivitas di dalam gedung.
Selain itu, tampak pula petugas pengamanan dalam (pamdal) yang berjaga. Dalam agenda DPR hari ini, hanya terdapat dua agenda yang akan dilaksanakan.
Agenda pertama, yakni diskusi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dan RDPU Badan Legislasi (Baleg) tentang RUU PPRT. Sementara itu, di depan gedung Nusantara dan Nusantara III tampak kendaraan taktis (rantis) pihak kepolisian bersiaga.
Ada pula mobil pemadam kebakaran dan ambulans turut bersiaga di lokasi.
Sejumlah petugas kepolisian juga mulai tampak berjaga-jaga.
Mereka terlihat bersiap untuk pengamanan demo hari ini. Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR diketahui mengeluarkan surat edaran mengimbau pegawai ASN hingga tenaga ahli (TA) melakukan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.
Surat edaran itu bernomor 14/SE-SEKJEN/2025 yang ditandatangani Sekjen DPR Indra Iskandar pada Rabu (27/8) kemarin. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membenarkan adanya edaran untuk pegawai dan TA DPR WFH. (sic)
