WARTALENTERA – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2025 tercatat sebesar 89,25 dan menempati peringkat teratas secara nasional.
"DIY kembali menempati posisi pertama IDI secara nasional. Hal ini menegaskan bahwa DIY berhasil menjaga dan memperkuat iklim demokrasi yang partisipatif, inklusif, dan berlandaskan hukum," ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY Lilik Andi Aryanto dalam keterangannya di Yogyakarta, Jumat, (26/9/2025).
Skor IDI DIY pada tahun ini naik 5,37 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 83,88. Lilik menuturkan capaian itu sekaligus menjadi tantangan untuk konsisten menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.
"Capaian ini merupakan kerja bersama Pemda DIY dengan BPS DIY dan Tim Kelompok Kerja IDI DIY. Karenanya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam capaian nilai IDI ini, termasuk kepada seluruh masyarakat DIY," ujarnya.
Ia berharap kualitas demokrasi di DIY terus meningkat, tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dalam praktik demokrasi yang hidup, berpihak pada rakyat, serta selaras dengan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya.
Menurut Lilik, peningkatan IDI DIY tidak terlepas dari praktik demokrasi yang tumbuh sejalan dengan kultur masyarakat Yogyakarta. "Ruang-ruang kebebasan sipil telah dijamin melalui kebebasan berpendapat, peran media, serta ruang dialog yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan kritik secara konstruktif. Inilah yang menjadi kekuatan demokrasi di DIY," katanya.
Prestasi itu diumumkan pada Kamis (25/9) dalam Rapat Koordinasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) RI di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Deputi Bidang Koordinator Politik Dalam Negeri Kemenkopolkam RI Mayjen TNI Heri Wiranto mengatakan Indonesia sebagai negara demokrasi multikultural, multietnik, dan multireligius memiliki kekhasan tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan negara lain.
Pemerintah pusat, lanjutnya, mendukung penuh upaya memperkokoh demokrasi sesuai cita-cita pembangunan nasional. "Kami selalu memastikan terjalin sinergitas dan sinkronisasi kebijakan, baik di pusat maupun daerah, dalam mencapai target-target pembangunan memperkokoh demokrasi melalui optimalisasi IDI secara berkelanjutan," tegasnya. (kom)
