WARTALENTERA - Baru saja dilantik hari ini, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dibayangi aksi mogok nasional buruh se-Indonesia. Buruh se-Indonesia dipastikan bakal turun ke jalan dalam waktu dekat.
Rencana tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dalam rilis resminya, dikutip Minggu (20/10/2024). Dalam aksi nanti, buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 8 persen hingga 10 persen.
"Kami berharap, pemerintah yang baru mau mendengar aspirasi para buruh. Kami akan mogok nasional," tegas Said Iqbal.
Ia memastikan, keputusan ini telah disepakati beberapa konfederasi serikat buruh di Indonesia dan 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional. Aksi tersebut diperkirakan bakal melibatkan lebih dari 5 juta buruh di seluruh Indonesia.
Rencananya, aksi demonstrasi damai menuntut UMP itu digelar dua hari, antara 11-12 November dan atau 25-26 November 2024.
"Tanggal-tanggal ini dipilih secara tentatif dan akan berlangsung selama dua hari penuh," imbuhnya. Said Iqbal menuturkan, aksi mogok ini akan melibatkan lebih dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia, yang akan berhenti berproduksi selama periode mogok berlangsung.
"Sektor-sektor yang terlibat meliputi industri transportasi, semen, pariwisata, rokok, makanan, minuman, serta pekerja pelabuhan di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan sejumlah pelabuhan lainnya di Indonesia. Bahkan, buruh pelabuhan dari Medan hingga buruh angkutan di TKBM juga akan turut serta dalam mogok nasional ini,” rincinya lagi, dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, bukan berdasarkan undang-undang mogok kerja di tempat kerja, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. "Ini adalah unjuk rasa nasional yang dilakukan di luar pabrik, bukan di dalam tempat kerja, karena kami tidak sedang berunding dengan perusahaan terkait upah minimum. Isu ini adalah perjuangan melawan Omnibus Law (UU Cipta Kerja) yang mempengaruhi seluruh pekerja di Indonesia," bebernya lagi.
Said Iqbal menegaskan, yang mengorganisir sepenuhnya adalah serikat-serikat pekerja, bukan partai politik. Ia mengungkapkan Partai Buruh hanya memberikan dukungan politik kepada perjuangan para buruh dan serikat pekerja atas dua isu utama yang menjadi alasan mogok nasional ini, yaitu kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 persen hingga 10 persen dan pencabutan Omnibus Law (UU Cipta Kerja).
Aksi mogok nasional ini dirancang untuk menghentikan produksi ribuan pabrik di seluruh kawasan industri di Indonesia, termasuk di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota. Ia mempersilahkan seluruh buruh, baik yang menjadi anggota serikat buruh maupun yang bukan, untuk ikut serta dalam aksi ini.
Lokasi aksi unjuk rasa ini akan dilakukan di depan pabrik-pabrik di kawasan industri, serta di berbagai kantor pemerintahan seperti kantor bupati, wali kota, gubernur, DPRD, Istana Negara, dan DPR RI. "Ini adalah aksi yang dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia dan kami meminta masyarakat untuk memahami situasi tersebut jika terjadi gangguan lalu lintas atau aktivitas lainnya. Kami juga meminta masyarakat untuk menghindari lokasi-lokasi selama aksi mogok berlangsung," ucapnya, meminta pengertian warga.
Meski aksi mogok tersebut diikuti jutaan buruh, ia memastikan kegiatan unjuk rasa itu akan berlangsung tertib dan damai. (sic)
