WARTALENTERA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui BPJN Aceh menurunkan tim ke sejumlah lokasi di Provinsi Aceh untuk melakukan penanganan pasca bencana akibat hujan intensitas tinggi sejak 25 November 2025.
Hujan berkepanjangan itu menyebabkan sejumlah ruas jalan di lintas timur, barat, dan tengah Provinsi Aceh terdampak genangan banjir dan longsor.
Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menekankan pentingnya penanganan bencana yang cepat, tepat, dan menyeluruh.
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan komitmen Kementerian PU dalam memastikan penanganan darurat dilakukan secepat mungkin.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa Kementerian PU segera mengambil langkah cepat dengan menurunkan tim untuk memulihkan akses dasar masyarakat. “Kami memastikan seluruh jajaran teknis bergerak sejak laporan pertama diterima. Prioritas kami adalah menjaga konektivitas, mengamankan lokasi terdampak, dan memastikan keselamatan warga,” kata Menteri Dody.
Saat ini Tim BPJN Aceh telah berada di lapangan untuk melakukan pembersihan material longsoran, normalisasi saluran drainase, serta memastikan kelancaran arus lalu lintas. Sebagian besar lokasi longsor yang terjadi sejak pekan lalu telah berhasil ditangani dan lalu lintas kembali normal.
Namun, beberapa titik longsor yang terjadi pada 26 November sempat menghambat pergerakan kendaraan dan saat ini masih dalam penanganan intensif.
Salah satu infrastruktur yang terdampak signifikan adalah jembatan rangka baja Wehni di ruas Bireuen - Sp Uning yang mengalami kerusakan hingga putus. Menanggapi kondisi tersebut, tim BPJN Aceh telah bergerak menuju lokasi untuk melakukan asesmen teknis dan penanganan darurat.
“Penanganan darurat dilakukan dengan cepat agar akses jalan dan jembatan yang terdampak bisa segera pulih, terutama pada jalur utama yang vital bagi mobilitas warga dan distribusi logistik,” kata Kepala BPJN Aceh Heri Yugiantoro.
Kementerian PU akan terus memantau perkembangan di lapangan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh, BNPB, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan seluruh penanganan darurat berjalan cepat dan efektif. (vit)
