WARTALENTERA – Untuk membantu penanganan bencana Aceh, Polri mengirim 300 personel Brigade Mobil (Brimob) sebagai perkuatan tambahan. Pasukan yang dikirim akan ditempatkan di Aceh Tamiang yang paling utama, kemudian Aceh Utara dan Aceh Tengah.
Seperti diketahui sejumlah wilayah Aceh seperti Aceh Tamiang hingga Aceh Utara menjadi daerah paling parah terdampak bencana.
Apel pemberangkatan pasukan dari Mabes Polri dilaksanakan pada Jumat (26/12/2025) di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan. Apel dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.
"Hari ini, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) melihat kondisi di sana perlu perkuatan tambahan lagi, kita akan berangkatkan lagi di akhir tahun ini sekitar 300 orang," kata Dedi saat apel.
"300 orang nanti akan ditempatkan di Aceh Tamiang yang paling utama, perintah beliau. Kemudian di Aceh Utara dan di Aceh Tengah," lanjutnya.
Pengerahan personel ke lokasi bencana Aceh itu, kata Dedi, juga atas permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di sisi lain, untuk penguatan personel yang telah lebih dulu ditugaskan di lokasi bencana.
"Kondisi di sana memang butuh perkuatan. Anggota-anggota kita yang organik di sana sudah cukup lama, hampir satu bulan. Ini sudah masuk satu bulan," ungkap Dedi.
"Tingkat keletihan secara psikologis, secara fisik juga sudah sangat letih banget anggota-anggota kita. Butuh tambahan tenaga-tenaga baru, baik dari Mabes Polri maupun nanti dari Brimob Nusantara," lanjutnya.
Selain dari Mabes Polri, ratusan personel dari satuan wilayah juga dipersiapkan untuk membantu pemulihan pascabencana di Aceh.
Dedi merincikan, personel tersebut berasal dari Polda Aceh, Polda Sumatera Selatan, Polda Banten, Polda DI Yogyakarta, Polda NTB, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Sulawesi Selatan.
Dedi meminta seluruh personel yang dikerahkan ke lokasi bencana untuk betul-betul menyiapkan kebutuhannya. Dia memastikan akan memenuhi seluruh kebutuhan personel di lokasi.
"Kemudian para perwira juga mengecek sarana prasarana pendukung apa yang betul-betul dibutuhkan ya untuk satu bulan ke depan dulu, apa yang dibutuhkan," ucap Dedi.
"Ini kita masih harus membaca BMKG. Apakah masih curah hujan yang masih cukup tinggi? Kalau curah hujan masih cukup tinggi, maka kebutuhan-kebutuhan apa mendesak yang harus rekan-rekan perlukan, segera dibuatkan," sambung dia.
Di sisi lain Dedi menyebut Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops), Komjen Mohammad Fadil Imran telah menyusun strategi mempercepat pemulihan wilayah pascabencana. Terlebih, lanjut dia, bulan Ramadan jatuh pada Februari 2026.
"Sehingga ketika nanti masuk tahun depan, di Januari 2026, kita jauh lebih siap. Secara personel kita siap, secara peralatan pendukung kita siap, ya dan kebutuhan-kebutuhan apa dalam satu bulan ke depan ini yang kita butuhkan, kita persiapkan semuanya," tutur Dedi.
"Nanti kita desain lagi menjelang bulan suci Ramadan. Di Februari sudah dipersiapkan semuanya oleh Pak Astamaops, ini kebutuhan-kebutuhan mendesak apa. Tempat-tempat ibadah, wajib. Nanti kita bersama-sama kolaborasi, sinergi dengan semua pihak untuk segera kita persiapkan," terangnya.
Sebagai informasi, BNPB mencatat korban tewas akibat bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bertambah menjadi 1.135 orang. Selain itu, ada 489,6 ribu orang yang masih mengungsi.
Dilihat dari situs resmi BNPB pada Jumat (26/12/2025) pukul 09.40 WIB, jumlah korban tersebut berasal dari 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak. Selain itu, ada 173 orang yang masih hilang. Korban tewas tertinggi berada di Aceh Utara dengan jumlah 205 orang.
Berikut data korban tewas dari 10 kabupaten-kota dengan jumlah korban tertinggi berdasarkan data BNPB:
Aceh Utara: 205 orang
Agam: 191 orang
Tapanuli Tengah: 133 orang
Aceh Tamiang: 88 orang
Tapanuli Selatan: 88 orang
Aceh Timur: 57 orang
Sibolga: 55 orang
Bireuen: 38 orang
Tapanuli Utara: 36 orang
Padang Pariaman: 35 orang
Jumlah korban tewas, hilang, dan pengungsi dapat berubah seiring proses pendataan yang dilakukan. Pemerintah saat ini berupaya memperbaiki berbagai fasilitas publik yang rusak akibat bencana. Selain itu, pemerintah juga sedang membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak bencana. (inx)
