WARTALENTERA - Pemerintah terus mempercepat pemulihan infrastruktur lokasi terdampak banjir bandang di Aceh. Disebutkan, penanganan oprit jembatan Meureudu Pidie Jaya tuntas, diharapkan sungai bisa normal kembali.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan infrastruktur jalan nasional di Provinsi Aceh pascabanjir bandang. Hingga 26 Desember 2025, sejumlah ruas strategis telah kembali terhubung dan dapat dilalui kendaraan, meskipun pada beberapa lokasi masih diberlakukan pengaturan lalu lintas dan penggunaan jalur alternatif.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan penanganan darurat pascabencana menjadi prioritas utama Kementerian PU agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat segera kembali berjalan normal.
“Dalam kondisi darurat seperti ini, fokus kami adalah membuka akses secepat mungkin, mengamankan alur sungai, dan memastikan masyarakat tidak terisolasi. Kementerian PU bergerak cepat dengan dukungan alat berat dan koordinasi lintas sektor agar penanganan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,” kata Menteri Dody.
Salah satu ruas yang telah kembali fungsional adalah Ruas Meureudu – Batas Kabupaten Pidie Jaya/Bireuen setelah oprit Jembatan Meureudu yang sempat runtuh selesai dilakukan penanganan oleh Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh. Jembatan Meureudu telah kembali fungsional sejak 12 Desember 2025 setelah dilakukan penanganan penimbunan dan perbaikan pada oprit jembatan.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Wida Nurfaida saat meninjau Jembatan Meureudu mengatakan penanganan darurat ini merupakan langkah awal agar konektivitas di Aceh, khususnya Pidie Jaya-Bireuen dapat tersambung. Ke depan, diperlukan solusi jangka menengah dan panjang untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur konektivitas pada risiko bencana serupa.
"Melihat pentingnya peran Jembatan Meureudu sebagai penghubung utama, mungkin bisa dibangun duplikasi jembatan untuk meningkatkan kapasitas dan faktor keamanan," kata Wida di Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (27/12/2025).
Sekjen Wida juga meminta kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Aceh untuk melakukan normalisasi Sungai Meureudu guna mengurangi sedimen, pengendalian banjir dan perlindungan infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya di wilayah yang rawan bencana hidrometeorologi.
Selain ruas Meureudu – Batas Kabupaten Pidie Jaya/Bireuen, sejumlah ruas lain juga telah dapat diallui setelah dilakukan penanganan di antaranya ruas Ruas Batas Kota Lhokseumawe/Aceh Utara hingga Kota Langsa, serta Ruas Kota Langsa – Kota Kuala Simpang telah dapat dilalui setelah dilakukan pembersihan sedimen.
Selanjutnya, Ruas Kota Kuala Simpang – Batas Provinsi Sumatera Utara kini sudah fungsional dan dapat dilalui seluruh jenis kendaraan, meskipun akses sinyal komunikasi masih terbatas. Ruas Kota Bireuen – Batas Kabupaten Bireuen/Aceh Utara telah terhubung melalui jalur alternatif menggunakan Jembatan Bailey di Awe Geutah dengan akses terbatas sejak 19 Desember 2025. Pemasangan Jembatan Bailey pada Jembatan Krueng Tingkeum terus dikebut dengan target penyelesaian 27 Desember 2025.
Untuk wilayah tengah dan pegunungan Aceh, Ruas Kota Bireuen – Batas Kabupaten Bireuen/Bener Meriah juga telah kembali terhubung sejak 18 Desember 2025 setelah pemasangan Jembatan Bailey di Jembatan Teupin Mane dan penanganan sementara longsoran.
Kemudian ruas Genting Gerbang – Celala – Batas Aceh Tengah/Nagan Raya juga telah fungsional sejak 24 Desember 2025. Ruas Batas Aceh Tengah/Gayo Lues – Blangkejeren, Ruas Blangkejeren – Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara, hingga Ruas Kota Kutacane – Batas Provinsi Sumatera Utara telah kembali terhubung dan dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. (vit)
