WARTALENTERA - Kementerian PU menyiapkan rencana penanganan muara di aliran sungai terdampak bencana Sumatra.
Pemerintah tengah menyiapkan langkah penanganan muara sungai di sejumlah wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penanganan muara menjadi bagian penting dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, mengingat peran muara sebagai titik akhir aliran sungai yang sangat mempengaruhi kapasitas pengendalian banjir dan aliran sedimen ke laut.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penanganan muara memerlukan pendekatan teknis yang cermat dan tidak dapat disamaratakan antara aliran sungai satu dengan sungai lain di wilayah terdampak bencana Sumatera.
Menurutnya, sebagian besar muara yang terdampak membutuhkan penanganan menggunakan kapal keruk (dredger), terutama untuk muara sungai besar yang mengalami pendangkalan berat akibat sedimentasi pascabencana.
“Sebagian besar pembersihan muara itu membutuhkan dredger. Tidak bisa cukup hanya menggunakan alat berat biasa seperti excavator atau metode percepatan lainnya. Memang ada muara tertentu yang bisa ditangani tanpa dredger, contohnya di Krueng Meureudu, tetapi dari total 23 muara, mungkin hanya sekitar satu sampai tiga lokasi yang bisa menggunakan pola yang sama,” kata Menteri Dody di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Berdasarkan hasil inventarisasi dan survei teknis Kementerian PU, tercatat 23 muara sungai terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Untuk Provinsi Aceh terdapat 8 muara terdampak, dengan 1 muara sedang ditangani, 2 muara dalam rencana penanganan, dan 5 muara belum ditangani.
Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 11 muara terdampak, dengan 8 muara dalam rencana penanganan dan 3 muara belum ditangani. Sementara di Provinsi Sumatera Barat tercatat 4 muara terdampak, dengan 3 muara telah ditangani dan 1 muara dalam rencana penanganan.
Menteri Dody menyampaikan, penggunaan dredger tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa perencanaan matang. Tahapan desain harus disusun terlebih dahulu untuk memastikan lokasi pembuangan material hasil pengerukan, apakah akan dimanfaatkan sebagai tanggul, ditempatkan menjauh ke laut, atau digunakan untuk kebutuhan teknis lainnya.
“Kalau materialnya mau dijadikan tanggul, desainnya juga harus benar. Jangan sampai saat terjadi banjir berikutnya, tanggulnya tidak cukup kuat. Karena itu, untuk muara-muara besar, prosesnya masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan lagi sekadar tanggap darurat,” jelas Menteri Dody.
Untuk itu, pada masa tanggap darurat ini, Kementerian PU memprioritaskan penanganan yang bisa dilakukan cepat, seperti perkuatan tanggul eksisting, khususnya sungai yang mengalir di kawasan perkotaan dan normalisasi sungai pada titik-titik kritis agar aliran air kembali lancar. Selanjutnya untuk beberapa muara dengan status terdampak ringan yang memungkinkan ditangani dengan alat berat darat, pekerjaan akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Untuk muara-muara yang relatif kecil dan bisa ditangani tanpa dredger, itu akan kita kerjakan dalam beberapa hari ke depan. Namun untuk muara yang besar, pengerjaannya harus menunggu desain selesai agar penanganannya tepat dan berkelanjutan,” jelas Menteri Dody.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan Feriyanto Pawenrusi mengatakan, penanganan muara memiliki manfaat besar terhadap pengendalian banjir di wilayah hulu dan hilir. Pendangkalan dan penyempitan muara dapat menyebabkan aliran sungai melambat, air meluap ke permukiman, serta memperparah risiko banjir berulang.
“Kondisi muara ini sangat menentukan. Kalau muara tersumbat, sebaik apapun normalisasi sungai di hulu, air tetap sulit keluar ke laut. Karena itu penanganan muara harus menjadi bagian penting dari sistem pengendalian banjir secara menyeluruh,” ujar Ferry.
Penanganan muara akan diintegrasikan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar fungsi sungai dan muara dapat pulih optimal serta mampu mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di masa mendatang. (vit)
