WARTALENTERA - Kasus lahan Meikarta kembali mencuat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan kejelasan hukumnya.
Menteri Ara (sapaan Maruarar Sirait) menjelaskan soal lahan di Meikarta yang rencananya menjadi lokasi pembangunan rumah susun subsidi. Rumah susun (rusun) subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut adalah bagian dari Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
"Ini memberikan kepastian hukum bagi tiga pihak, rakyat, perbankan, dan pengembang," kata Maruarar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Status lahan tersebut dikonfirmasi langsung Maruarar dalam audiensi dengan jajaran pimpinan KPK.
Konfirmasi itu dinilai penting karena lahan tersebut terkait perkara suap perizinan pembangunan yang pernah ditangani lembaga antirasuah tersebut.
Maruarar juga mengatakan kejelasan hukum KPK juga menjadi lampu hijau bagi pemerintah untuk segera memulai program pembangunan rusun subsidi tersebut.
"Setelah clearance dari KPK, saya berani menyampaikan bahwa tidak ada masalah hukum untuk memulai pembangunan rumah susun subsidi di Meikarta," ujarnya.
Tidak hanya itu, Maruarar juga mengatakan pendampingan KPK sangat penting untuk memastikan program pembangunan perumahan berjalan transparan dan bersih dari praktik korupsi. "Anggaran kami tahun ini meningkat 100 persen dari Rp5 triliun menjadi Rp10 triliun sehingga pencegahan korupsi dan transparansi menjadi sangat krusial," kata Maruarar.
Pada kesempatan sama, Juru Bicara KPK Budi Prasetro menyampaikan bahwa perkara suap izin pembangunan Meikarta telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan dalam proses penyidikan tidak dilakukan penyitaan terhadap satu unit pun rumah susun di kawasan tersebut.
"Perkara tersebut sudah inkracht dan KPK tidak melakukan penyitaan terhadap satu unit pun rumah susun Meikarta. Dalam konteks penindakan KPK, status Meikarta clear and clean," kata Budi. (vit)
