WARTALENTERA - Pemerintah terus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sungai pascabencana di Sumatera dan Aceh. Salah satunya tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi sungai Kuranji di Sumatera Barat.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung penanganan normalisasi Sungai Kuranji di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (30/1/2026). Tinjauan dilakukan bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, dan Wali Kota Padang Fadly Amran sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera Barat.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto agar wilayah terdampak bencana segera dibangun kembali dengan lebih baik serta melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan.
“Arahan Pak Presiden jelas, daerah yang terdampak bencana harus secepat-cepatnya dibangun kembali, dan masyarakat yang terdampak harus dilibatkan,” kata Menteri Dody.
Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU melakukan penanganan pada Sungai Kuranji untuk menjamin fungsi pengairan irigasi yang merupakan kewenangan daerah.
“Sungai Kuranji ini kita tangani karena memiliki fungsi utama untuk pengairan irigasi. Memang kemudian saya mendapat informasi bahwa masyarakat juga menggunakan airnya untuk mandi dan air minum. Namun sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, manakala menyangkut kehidupan dasar masyarakat, maka semua bisa ditangani oleh pusat kalau diperlukan,” ujar Menteri Dody.
Terkait masyarakat yang menggunakan air irigasi untuk kebutuhan sehari-hari, Menteri Dody menyampaikan bahwa kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah tersebut masih under capacity. Oleh karena itu, Menteri Dody meminta dukungan lintas pihak agar ke depan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat dapat dialihkan ke sistem yang lebih layak.
“Saya minta tolong pihak-pihak terkait dapat duduk bersama untuk membahas skema pembagiannya. Supaya nanti kami bisa menarik pipa dari SPAM untuk melayani masyarakat yang ada di Kuranji dan sekitarnya. Itu rencana ke depan dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya.
Penanganan Sungai Kuranji dilakukan pada Ruas Batu Busuk dan Ruas Gunung Nago. Untuk Ruas Batu Busuk, dilakukan perbaikan alur sungai sepanjang 2.439 m dan perkuatan tebing sepanjang 1.916 m. Sementara itu, pada Ruas Gunung Nago dilakukan perbaikan alur sungai sepanjang 2.320 m dan perkuatan tebing sepanjang 1.916 m. Di Hulu Jembatan Batu Busuk, juga akan dibangun checkdam pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Checkdam ini bermanfaat untuk mengendalikan dasar sungai, menahan debris, dan melindungi konstruksi jembatan (jalan lintas Sumatera).
Terkait penyediaan air bersih darurat, Menteri Dody menegaskan bahwa Kementerian PU siap membangun sumur bor sesuai kebutuhan masyarakat Kota Padang. Saat ini, Kementerian PU juga tengah melakukan verifikasi terkait titik-titik yang memenuhi kriteria pembangunan sumur bor. “Untuk sementara kita juga masih menggunakan mobil tangki air sambil mendukung PDAM,” tambah Menteri Dody.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan dukungan penuh DPR RI terhadap langkah cepat Kementerian PU dalam penanganan bencana di Sumatera Barat. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di Sumatera Barat dengan nilai yang besar.
“Total anggaran infrastruktur untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat mencapai Rp18,9 triliun. Seluruhnya telah disiapkan oleh Pemerintah Presiden Prabowo untuk membangun kembali Sumatera Barat, mulai dari jalan, jembatan, irigasi, normalisasi sungai, SPAM, hingga gedung-gedung sekolah, perkantoran, masjid, dan musala. Semua akan dibangun kembali melalui Kementerian PU,” ujar Wakil Ketua Andre.
Sebelumnya, Menteri Dody juga melakukan peninjauan ke PDAM Gunung Pangilun di Kota Padang untuk mendiskusikan mengenai rencana relokasi IPA Gunung Pangilun yang terdampak bencana Sumatera beberapa waktu lalu. Akibatnya, Sungai Batang Kuranji yang menjadi intake mengalami penurunan kualitas air baku. Sehingga IPA Gunung Pangilun tidak dapat berfungsi secara optimal dan perlu direkonstruksi. (vit)
