WARTALENTERA-Kim Jong Un kembali terpilih sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara (Korut). Melansir kantor berita KCNA via AFP, Selasa (24/3/2026), Komisi Urusan Negara mengumumkan Kim sebagai kepala badan pembuat kebijakan dan pemerintahan tertinggi negara otoriter tersebut.
Para kritikus berpendapat bahwa pemilihan di Korea Utara telah ditentukan sebelumnya dan dirancang untuk memberikan kepemimpinan negara tersebut kesan legitimasi demokratis. "Majelis Rakyat Tertinggi (SPA) DPRK memilih kembali Kamerad Kim Jong Un sebagai Presiden Urusan Negara Republik Demokratik Rakyat Korea pada Sidang Pertama, kegiatan urusan negara pertama dari masa jabatan ke-15, pada 22 Maret," tulis kantor berita tersebut.
Laporan tersebut mengatakan bahwa keputusan untuk memilih kembali Kim ke "jabatan tertinggi" mencerminkan "kehendak dan keinginan bulat seluruh rakyat Korea". Kim adalah penguasa generasi ketiga dari negara bersenjata nuklir yang didirikan oleh kakeknya, Kim Il Sung, sejak 1948.
Ia telah memerintah negara itu sejak kematian ayahnya pada 2011. “Pemilihan ini adalah acara yang sangat terencana dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya," kata Lee Ho Ryung dari Institut Analisis Pertahanan Korea.
"Sepanjang pemerintahan generasi ketiga, Korea Utara telah menggelar acara-acara seperti ini untuk menunjukkan suatu prosedur dalam upaya mencapai legitimasi politik," kata Lee.
"Tetapi tidak ada yang berpikir akan ada hasil yang berbeda dari itu,”imbuhnya. Foto-foto yang dirilis oleh KCNA menunjukkan Kim mengenakan setelan jas formal ala Barat dan duduk di tengah panggung, diapit oleh para pejabat tinggi di depan dua patung raksasa ayahnya, Kim Jong Il, dan kakeknya.
Sebelum acara tersebut, 687 deputi terpilih ke SPA, dengan warga Korea Utara yang berusia di atas 17 tahun diberi pilihan untuk menyetujui atau menolak satu-satunya kandidat yang diajukan oleh partai yang berkuasa. Para anggota parlemen baru telah disetujui dengan 99,93 persen suara mendukung dan 0,07 persen menentang, seperti yang dilaporkan KCNA sebelumnya, dengan tingkat partisipasi sebesar 99,99 persen.
“Aula sidang Pyongyang dipenuhi dengan kesadaran politik yang luar biasa dan antusiasme revolusioner" oleh para anggota yang baru terpilih,” kata laporan tersebut. Para analis mengatakan bahwa sidang parlemen saat ini mungkin juga akan membahas kemungkinan amandemen konstitusi yang dapat mencakup pengkodifikasian resmi hubungan antar-Korea sebagai hubungan antara "dua negara yang bermusuhan".
Bahasa yang digunakan Kim untuk menggambarkan sikapnya terhadap Korea Selatan dalam pidatonya di parlemen akan menjadi "indikator" rencana antar-Korea-nya, kata Hong Min, seorang analis senior di Institut Unifikasi Nasional Korea, kepada AFP. "Sejauh mana istilah-istilah seperti 'unifikasi nasional' atau 'persatuan Korea' dihilangkan dan digantikan oleh ungkapan-ungkapan agresif termasuk 'kontrol teritorial' dapat berfungsi sebagai indikator kerangka ideologisnya," kata Hong Min.
”Poin kuncinya terletak pada seberapa jauh ia akan "menguraikan isu-isu teritorial, perairan teritorial, dan wilayah udara" dalam berurusan dengan Seoul,” tambahnya. Pertemuan ini menyusul pertemuan lima tahunan partai yang berkuasa bulan lalu. (sic)
