WARTALENTERA - Ide spontan Presiden Prabowo Subianto akan haji tanpa antre agaknya bikin pusing kepala. Jajaran Kementerian Haji dan Umrah tengah mencari skema yang masuk akal untuk mewujudkan impian sang Presiden.
Haji tanpa antre, umumnya dikenal sebagai Haji Furoda atau Haji Mujamalah. Istilah itu adalah keberangkatan haji menggunakan visa undangan khusus dari pemerintah Arab Saudi, bukan kuota pemerintah Indonesia. Layanan itu memungkinkan jemaah berangkat langsung pada tahun yang sama tanpa antrean bertahun-tahun.
Tetapi, ada risiko tinggi jika tidak menggunakan biro perjalanan resmi. Umumnya biaya jauh lebih tinggi daripada haji reguler/khusus (umumnya > Rp250-350 juta). Tanpa menunggu, daftar, bisa langsung jalan. Nah, Pemerintah ingin mengkaji skema yang bisa lebih terjangkau sesuai keinginan Presiden.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Pemerintah sedang mengkaji skema penyelenggaraan ibadah haji tanpa antrean, dengan tetap memastikan perlindungan bagi jutaan calon haji yang telah lama menunggu. Dia menegaskan wacana tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan.
“Sekarang Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Jadi, haji yang tidak ngantre. Nah itu yang sedang kami formulasikan,” kata Dahnil di Jakarta, Kamis (9/4/2026). Menurutnya, antrean panjang haji di Indonesia tidak terlepas dari pengelolaan keuangan haji yang membuat jumlah pendaftar terus meningkat, sementara kuota terbatas. "Semakin banyak itu (pendaftar) semakin lama ngantre,” kata Dahnil.
Sebagai perbandingan, Dahnil menyebut sejumlah negara memiliki pola berbeda dalam pengelolaan haji. Di Malaysia, antrean panjang terjadi melalui sistem tabung haji, sementara di beberapa negara lain seperti India, kata dia, skema antrean tidak sepanjang di Indonesia.
Pemerintah, lanjutnya, tengah mengkaji kemungkinan penerapan model yang lebih fleksibel, menyerupai sistem pembelian tiket langsung atau perebutan tiket sesuai kuota yang diberikan Arab Saudi. "Jadi kita dikasih kuota oleh Arab Saudi 200 ribu. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Kemudian nanti nggak perlu ngantre. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat, itu yang berangkat,” katanya.
Namun demikian, dia menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan bagi jamaah yang telah lebih dahulu masuk dalam daftar tunggu. "Kita sedang memikirkan pola itu. Namun tentu juga kita harus pastikan yang selama ini sudah ngantre. Kan, ada yang ngantre sekarang mau naik haji itu 5,7 juta orang. Nah bagaimana perlindungan terhadap mereka?” kata Dahnil.
Pihaknya akan terus godok. Nanti mungkin akan dijelaskan keterangannya, modelnya seperti apa. "Tapi ini bukan keputusan, ini sedang kita godok terus-menerus supaya keinginan presiden Haji tidak ngantre itu bisa terwujud,” pungkasnya. (vit)
