WARTALENTERA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghibahkan aset Barang Milik Negara (BMN) kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat untuk mendorong optimalisasi pelayanan pelabuhan.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut resmi melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN) kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat di Jakarta, Senin (13/4/2026). Langkah itu menjadi bagian dari upaya optimalisasi aset negara sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, menyampaikan proses hibah ini merupakan hasil dari rangkaian penataan aset yang terdampak proyek pelebaran Jalan Ring Road Arteri Mamuju.
“Aset yang dihibahkan meliputi tanah seluas 330 meter persegi dan pagar permanen seluas 48 meter persegi yang sebelumnya berada dalam pengelolaan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Mamuju,” kata Lollan.
Di sisi lain, Ditjen Perhubungan Laut juga telah menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Mamuju berupa lahan seluas 2.400 meter persegi. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan kantor baru UPP Kelas III Mamuju guna meningkatkan kualitas layanan kepelabuhanan.
Menurut Lollan, mekanisme hibah ini telah melalui proses sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju pada tahun 2025 serta penetapan melalui Keputusan Menteri Perhubungan.
“Ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMN dilakukan secara profesional, akuntabel, dan memberikan nilai tambah nyata bagi pelayanan publik,” tegasnya.
Dia menambahkan, hibah ini bukan sekadar pemindahtanganan aset, tetapi merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan transportasi laut.
Dengan ditandatanganinya perjanjian hibah tersebut, diharapkan pemanfaatan aset dapat segera ditindaklanjuti dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain itu, operasional UPP Kelas III Mamuju di lokasi baru juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan bagi pengguna jasa pelabuhan.
“Kolaborasi dan sinergi ini menjadi kunci dalam memperkuat konektivitas dan pelayanan transportasi laut, khususnya di wilayah Sulawesi Barat,” pungkas Lollan.
Sementara itu, Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, yang hadir secara langsung menyambut baik hibah tersebut dan menilai pengembangan pelabuhan memiliki potensi besar dalam mendorong perekonomian daerah.
“Kami melihat potensi Pelabuhan Mamuju akan berkembang jika didukung dengan ketersediaan lahan. Lahan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan dermaga sehingga kapal-kapal potensial, khususnya kapal penumpang, akan kembali beroperasi di Mamuju dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, sebelum terjadi gempa beberapa waktu lalu, aktivitas pelabuhan cukup tinggi. Namun, kerusakan dermaga menyebabkan sejumlah rute pelayaran tidak dapat dilayani secara optimal.
Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pengembangan pelabuhan, termasuk dari sisi tenaga dan sumber daya yang dibutuhkan.
“Kami siap mensupport apa pun yang bisa kami lakukan agar pelabuhan berjalan sesuai harapan. Potensi hasil pertanian di Mamuju sangat besar dan bisa didistribusikan melalui pelabuhan,” tutupnya. (vit)
