WARTALENTERA — Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meluncurkan aplikasi Reviu MBG sebagai langkah penguatan sistem pengawasan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara langsung dan real-time di lapangan.
Peluncuran aplikasi tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan awareness, kedisiplinan, dan kualitas pelayanan seluruh pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawas gizi, serta mitra penyedia MBG di berbagai daerah.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa aplikasi Reviu MBG memungkinkan penerima manfaat melakukan penilaian langsung terhadap makanan yang diterima setiap hari.
“Pagi ini kita meluncurkan sebuah aplikasi namanya Reviu MBG. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan awareness perhatian yang sungguh-sungguh pada seluruh SPPG, pengawas gizi, dan mitra,” ujar Sony di Jakarta, Selasa (26/5/26).
Dalam implementasinya, BGN menunjuk para penerima manfaat sebagai PIC (Person In Charge) untuk menggunakan aplikasi tersebut. PIC terdiri dari guru-guru di sekolah, kepala posyandu, hingga pengurus pondok pesantren yang menerima distribusi MBG.
Melalui aplikasi tersebut, para PIC dapat langsung memberikan penilaian berdasarkan empat parameter utama, yaitu ketepatan waktu distribusi makanan, aroma makanan, rasa makanan, serta variasi menu dibandingkan hari sebelumnya.
Menurut Sony, sistem penilaian dilakukan secara langsung ketika makanan diterima oleh penerima manfaat, sehingga evaluasi dapat berlangsung lebih cepat dan objektif.
“Ketika makanan datang, langsung dinilai apakah datang tepat waktu atau tidak, aromanya wajar atau tidak, rasanya baik atau tidak, dan apakah menunya variatif dibanding hari sebelumnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, hasil penilaian tersebut nantinya akan menjadi indikator evaluasi atau Key Performance Indicator (KPI) bagi masing-masing SPPG.
BGN berharap sistem evaluasi berbasis penerima manfaat ini dapat mendorong seluruh pelaksana program lebih serius dalam menjaga kualitas MBG serta meminimalisir potensi kejadian menonjol terkait konsumsi makanan.
“Dengan adanya penilaian ini, kami berharap awareness seluruh pelaksana semakin meningkat sehingga kejadian-kejadian menonjol terkait konsumsi MBG tidak terulang kembali,” kata Sony.
Meski demikian, Sony menegaskan bahwa pada tahap awal implementasi, aplikasi Reviu MBG belum digunakan sebagai dasar pemberian sanksi kepada SPPG.
Menurutnya, fokus utama BGN saat ini adalah membangun budaya evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan secara bertahap.
“Belum ada sanksi. Saat ini fokusnya awareness dulu. Kalau awareness sudah meningkat, diharapkan tidak perlu sampai ada sanksi,” ujarnya.
BGN juga memastikan bahwa aplikasi ini belum melibatkan lembaga eksternal seperti BPOM karena sifatnya merupakan penilaian langsung terhadap makanan yang diterima oleh penerima manfaat.
Selain itu, BGN tengah menyiapkan dashboard pemantauan yang nantinya dapat diakses publik untuk melihat tingkat ketepatan distribusi dan kualitas MBG di berbagai wilayah.
“Insya Allah dua minggu ke depan masyarakat sudah bisa melihat prosentase keterlambatan, prosentase aroma baik atau tidak baik melalui dashboard,” ujar Sony. (inx)
