WARTALENTERA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pelaksanaan program prioritas presiden. Pemerintah memastikan program berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.
Pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden pada Tahun Anggaran 2026. Hingga akhir Mei 2026, pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi madrasah, penanganan jalan dan irigasi daerah, serta berbagai program infrastruktur strategis lainnya terus menunjukkan progres yang positif seiring percepatan pelaksanaan di lapangan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan percepatan program prioritas Presiden menjadi fokus utama kementeriannya pada 2026, dengan tetap memastikan setiap pelaksanaan program berjalan tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran sesuai kontrak, dan tertib dalam pertanggungjawabannya.
"Percepatan program-program prioritas ini terus kami kawal lebih ketat dari sisi kesiapan pelaksanaan, hambatan lapangan dan ketepatan jadwal, khususnya untuk akses jalan, pengendalian banjir, sekolah rakyat, dan jaringan irigasi," kata Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Pada program Sekolah Rakyat, Kementerian PU mencatat progres fisik pembangunan 93 unit sekolah telah mencapai 67,50 persen dengan progres keuangan sebesar 44,33 persen. Sementara program revitalisasi 856 madrasah telah mencapai progres fisik 41,88 persen dan progres keuangan 33,22 persen.
Untuk mendukung konektivitas dan produktivitas daerah, program penanganan jalan daerah yang terdiri dari pembangunan dan peningkatan 408,57 km jalan dan pembangunan 375,88 m jembatan telah mencapai progres fisik 75,10 persen dan progres keuangan 59,49 persen. Adapun program penanganan irigasi daerah dengan target 19.760 ha jaringan irigasi yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional menunjukkan capaian progres fisik 82,73 persen dan progres keuangan 38,36 persen.
Kementerian PU juga terus mendorong pelaksanaan program pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Wanam di Papua Selatan yang hingga akhir Mei 2026 mencatat progres fisik 12,67 persen dan progres keuangan 2,63 persen. Pembangunan itu mencakup pembukaan akses 138,5 km jalan, pengendalian banjir 7.503 hektare, dan pembangunan 4.870 hektare.
Selain itu, dalam mendukung pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat, Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,48 triliun untuk Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dilaksanakan di 15.364 lokasi. Program ini mencakup P3-TGAI, pembangunan jembatan gantung, PISEW, Pamsimas, Sanimas, Sanitasi LPK, dan TPS3R yang tersebar di berbagai daerah.
Di bidang penanganan pascabencana, Kementerian PU juga melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatera. Hingga akhir Mei 2026, seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana telah kembali fungsional, disertai penanganan pada sektor sumber daya air, sanitasi, air bersih, perumahan, dan fasilitas umum.
Dalam mendukung pelaksanaan berbagai program tersebut, tercatat realisasi anggaran Kementerian PU hingga 31 Mei 2026 telah mencapai Rp33,49 triliun atau 31,39 persen dari pagu anggaran Rp106,71 triliun, dengan progres fisik sebesar 35,71 persen. Capaian itu lebih tinggi dibandingkan periode bulan yang sama pada tahun 2024 dan 2025.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi kinerja Kementerian PU dalam pelaksanaan program tahun 2026 dan mendorong percepatan berbagai program strategis agar target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
"Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PU untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan strategis, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas Presiden, serta meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026," ujar Lasarus. (vit)
