WARTALENTERA - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Rhadi, meminta agar Presiden Prabowo Subianto berkomitmen dan serius membongkar kasus mega korupsi Pertamina yang merugikan negara nyaris Rp1.000 triliun. Menurutnya, kasus mega korupsi Pertamina tersebut melibatkan elite pemerintahan, aparat keamanan, pengusaha, dan para pembantunya.
Hal ini ditegaskan Fahmy sesaat setelah mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Puranama alias Ahok, diminta keterangan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (13/03/2025).
“Akhirnya Ahok dimintai keterangan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan mega korupsi Pertamina. Tidak banyak informasi relevan yang disampaikan Ahok, bahkan Ahok mengatakan penyidik Kejagung memiliki data yang lebih lengkap dibanding yang Ahok miliki,” kata Fahmy kepada Warta Lentera.
Fahmy pun menyampaikan, sebelum Ahok diperiksa, sebenarnya sudah beredar luas informasi di Media Sosial rekaman, yang konon berdasarkan hasil penggeledahan rumah Riza Chalid dan pengakuan 9 tersangka bahwa perampokan uang negara mencapai hampir Rp1.000 triliun dilakukan oleh jaringan terorganisir yang melibatkan elite pemerintahan, aparat keamanan, pengusaha dan para pembantunya.
“Sejak beredarnya rekaman tersebut hingga kini tidak ada pihak yang menyangkal atau membenarkannya,” ujarnya.
Mantan Anggota Tim Anti Mafia Migas ini mengungkapkan, jaringan terorganisirnya ini serupa dengan mafia migas yang beroperasi di Petral, anak perusahaan Pertamina yang berkedudukan di Singapura. Saat itu, Tim Anti Mafia Migas, yang diketuai oleh Almarhum Faisal Basri, mengendus perampokan uang negara melalui modus bidding dan markup blending impor BBM Premium (RON 88) yang dilakukan oleh Petral.
“Berhubung tidak memiliki kewenangan penyidikan, Tim melaporkan temuan itu ke KPK. Dalam diskusinya, KPK juga menyatakan memiliki informasi serupa tapi tidak menemukan alat bukti dan kesulitan dalam penyelidikan karena Petral berada di Singapura, di luar teritorial Indonesia. Tim akhirnya merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menghentikan impor BBM Premium, yang menjadi sasaran perampokan dan membubarkan Petral yang menjadi sarang mafia migas,” tutur Fahmy.
Pada saat itu, lanjutnya, Presiden Joko Widodo setuju dan mendukung pembubaran Petral. Hanya saja, ketika Menteri ESDM Sudirman Said akan melaporkan hasil audit forensik dari KordaMentha, auditor asal Australia, ke KPK, menurut Sudirman Said, Joko Widodo mencegahnya.
“Sejak saat itu, penyidikan kasus Petral dihentikan dan tidak ada satu pun yang ditersangkakan. Agar penyidikan mega korupsi Pertamina tidak terhenti seperti kasus Petral, Presiden Prabowo harus berkomitmen dan serius membongkar siapa pun yang terlibat dalam jaringan terorganisir harus ditindak tegas secara hukum,” tandasnya. (inx)
