WARTALENTERA - Lulusan pariwisata memiliki peluang besar untuk bekerja di luar negeri. Kendati demikian, ada sejumlah tantangan yang dihadapi diantaranya kendala finansial dalam pengurusan dokumen awal, kemampuan bahasa asing dan pengurusan izin yang cukup kompleks.
Demikian disampaikan Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa dalam acara sharing session bersama Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani, di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok, Rabu (26/3/2025). Dalam kesempatan ini, Wamenpar juga mengapresiasi upaya Poltekpar Lombok dalam mencetak SDM pariwisata kompeten dan berdaya saing global.
“Tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Poltekpar jika 99 persen mahasiswa berkeinginan untuk berkarier di luar negeri, ini sebuah peluang yang baik, dan ketika pengalaman sudah dirasa cukup, segera kembali ke tanah air, untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, itu yang saya harapkan,” kata Wamenpar dalam siaran pers yang diterima Warta Lentera.
Ia mengingatkan, ada serangkaian tantangan yang dihadapi dalam penyerapan tenaga kerja lulusan pariwisata ke luar negeri. Diantaranya kendala finansial dalam pengurusan dokumen awal, kemampuan bahasa asing yang masih perlu ditingkatkan, pengurusan izin yang masih dirasa cukup kompleks, hingga masalah perizinan lain termasuk keluarga.
“Oleh karena itu, sharing session yang dilaksanakan di Poltekpar Lombok ini diharapkan bisa memberikan pencerahan bagi mahasiswa, terutama mengenai cara bekerja di luar negeri yang aman serta mendapat perlindungan optimal dari pemerintah. Saya mengajak adik-adik mahasiswa untuk memanfaatkan forum ini sebaik-baiknya, kalau ada pertanyaan jangan ragu untuk disampaikan,” kata Wamenpar.
Poltekpar Lombok sendiri menerapkan kurikulum yang telah berbasis pada standar ASEAN dengan sertifikasi kompetensi BNSP serta pengalaman praktik yang intensif melalui Teaching Industry Learning Centre dan magang di perusahaan atau industri selama 6 bulan hingga 1 tahun.
Menurut hasil Tracer Study 2024, rata-rata masa tunggu lulusan pariwisata di Poltekpar Lombok untuk mendapatkan pekerjaan berkisar 3,5 bulan. Dari total lulusan tiga tahun terakhir, sebanyak 7 persen alumni berhasil terserap ke pasar di luar negeri.
Animo masuk Poltekpar Lombok juga tergolong cukup tinggi, tercatat ada sebanyak 927 pendaftar untuk kuota 360 mahasiswa baru pada 2024.
Pada kesempatan ini, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menyampaikan, data KemenP2MI menunjukkan pada 2024, jumlah pekerja migran yang ditempatkan sektor hospilatily mencapai 23.152 orang, atau 4,02 persen dari total 297.434 target penempatan.
“Ke depan peluang kerja sektor hospitality di luar negeri akan semakin terbuka dan berkembang. Sehingga penting untuk meningkatkan nilai dan daya saing pekerja migran Indonesia,” kata Wamen P2MI.
Wamen P2MI Christina Aryani mengingatkan mahasiswa untuk berhati-hati terhadap lowongan kerja luar negeri ilegal. Ia mendorong mahasiswa memverifikasi informasi melalui BP3MI NTB dan kanal resmi KemenP2MI.
“Kami minta adik-adik (Poltekpar) begitu melihat satu iklan, jangan langsung percaya, verifikasi informasinya. Kami punya Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB, bisa menjadi sumber untuk mengecek informasi," katanya.
Selain melalui BP3MI, Wamen Christina juga meminta mahasiswa Poltekpar Lombok, atau masyarakat yang melihat iklan rekrutmen yang terindikasi ilegal untuk melaporkannya melalui situs web dan media sosial Kementerian P2MI.
“Jadi kalau kerja di luar negeri itu jelas, kita akan mendapatkan penghasilan tetap, bahkan bisa membangun karir juga,” kata Wamen P2MI.
Direktur Poltekpar Lombok Ali Muhtasom, menambahkan bahwa berdasarkan survei kepada 170 responden, sebanyak 99 persen mahasiswa Poltekpar Lombok memiliki harapan untuk bisa magang atau bekerja di luar negeri.
“Dan dengan rating tertinggi yang diharapkan yaitu Malaysia, Australia, Jepang, dan Dubai. Ini menjadi catatan penting untuk kita tindak lanjuti agar ke depan bisa kita kerja samakan lebih baik lagi,” kata Ali. (inx)
Editor : Inge Mangkoe
