WARTALENTERA - Polisi Militer TNI memiliki peran penting sentral dalam penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI. Termasuk mengatasi ancaman cybercrime yang berbasis media sosial (medsos). Itu disampaikan Kepala Staf Umum (kasum TNI) Letjen TNI Richard Tampubolon dalam Rapat Koordinasi (rakor) Teknis Polisi Militer (POM) belum lama ini.
Dia mengatakan di era perkembangan teknologi informasi saat ini, selain ancaman cybercrime, POM TNI juga harus waspada terhadap penyebaran hoaks, dan kejahatan lain yang berbasis media sosial. "Prajurit POM TNI harus mampu beradaptasi dan bertindak sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum berbasis teknologi," kata Richard.
Lebih jauh dijelaskan, rakor teknis (rakornis) merupakan momentum strategis untuk menyelaraskan visi, misi, serta langkah-langkah operasional Polisi Militer di lingkungan TNI guna menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks dan dinamis. "POM TNI menjadi ujung tombak dalam menjaga marwah dan profesionalisme prajurit di mata masyarakat," lanjutnya.
Koordinasi dan sinergi antar POM TNI juga menjadi kebutuhan mutlak untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas pokok TNI. Dia menegaskan Rakornis POM TNI kali ini harus mengambil porsi sesuai peran, fungsi, dan tugas POM TNI secara terencana dengan prinsip bertahap, bertingkat, dan berlanjut guna mewujudkan POM TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif (PRIMA).
Richard menambahkan, polisi militer pun secara internal harus menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan kedisiplinan, baik dalam kedinasan maupun kehidupan bermasyarakat. "Jadilah prajurit yang mandiri, militan, dan taat hukum, serta menjadi cermin-cermin nilai-nilai sapta marga dan sumpah prajurit," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto mengatakan Rakornis POM TNI itu diikuti oleh 102 orang Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) dari Mabes TNI dan seluruh matra TNI.
Selain membahas peningkatan kapasitas, menurut dia, agenda itu juga membahas mengenai kasus-kasus melibatkan oknum prajurit TNI yang sempat menonjol. Menurut dia, para Dansatpom yang terkait sudah cepat dan tanggap untuk menindak kasus yang melibatkan oknum. "Sekarang perkara-perkara tersebut sudah dilimpahkan kepada oditur militer untuk dilakukan proses persidangan," kata Yusri. (vit)
