WARTALENTERA – Pembangunan PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) akan dimulai pada 2027 dan ditargetkan selesai 2032. Pembangunan tersebut akan dilakukan di Sumatera dan Kalimantan.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034, pembangunan PLTN tersebut berkapasitas 500 megawatt (MW). PLTN dengan kapasitas 250 MW berada di Sumatera dan 250 MW berada di Kalimantan.
Saat ini, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan berbagai hal untuk dapat merealisasikan pembangunan PLTN tersebut, mulai dari memastikan pasokan energi untuk PLTN tercukupi hingga teknologinya.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan regulasi terkait dengan pengolahan bahan radioaktif yakni uranium di Kalimantan Barat untuk dijadikan sumber energi primer Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Potensi uranium di Kabupaten Melawi, menurut Atlas Geologi Sumber Daya Mineral dan Energi Kalimantan Barat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034 sebesar ± 24.112 ton.
“Ini kita lagi siapkan PP-nya (Peraturan Pemerintah). Mudah-mudahan dari PP-nya itu bisa diimplementasikan untuk pemurnian pengolahan bahan radioaktif itu bisa dimanfaatkan untuk energi,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2025).
Yuliot menambahkan saat ini pemerintah juga tengah melakukan penataan terkait perizinan penambangan uranium yang masuk ke dalam wilayah usaha radioaktif. Hal ini diperlukan agar aspek lingkungan tetap terjaga. Dalam penataan tersebut, ia mengatakan akan melibatkan berbagai pihak, diantaranya yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).
“Jadi kita juga memperhatikan dari aspek lingkungan. Yang kita mau tata adalah yang berasal dari pemurnian pengolahan,” katanya.
Yuliot menambahkan, pemerintah juga tengah menjajaki adanya kerja sama dengan berbagai negara terkait dengan penggunaan teknologi untuk pembangunan PLTN. Ia mengungkapkan saat ini teknologi Rusia dan China menjadi kandidat kuat untuk mengembangkan PLTN.
Pasalnya kedua negara tersebut menawarkan teknologi Small Modular Reactor (SMR) yang sebelumnya sudah dipelajari oleh pemerintah.
“Jadi untuk teknologi yang ditawarkan katanya itu ada dari China atau dari Rusia, ini mungkin dari kunjungan Pak Menteri kemarin, mungkin ada pembahasan. Kita tunggu penjelasan dari Pak Menteri,” ujar Yuliot.
Meski begitu, Yuliot belum bisa memastikan teknologi dari negara mana yang akan digunakan dalam rencana pembangunan PLTN. Ia mengatakan ada sejumlah hal yang perlu dilakukan kajian terlebih dahulu, salah satu yang dipertimbangkan ialah adanya lokal konten.
“Ini kan kita mempertimbangkan teknologi terlebih dulu. Jadi kalau teknologinya itu sesuai dan juga persyaratan TKDN, kita kan mempersyaratkan untuk TKDN-nya sekitar 40 persen,” katanya. (inx)
