WARTALENTERA – Pemerintah Kota atau Pemkot Makassar muncul dengan solusi konkret dalam tata kelola pemerintahan untuk mendorong efektivitas program strategis nasional. Melalui integrasi teknologi tinggi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Makassar, kota ini berhasil membuktikan bahwa teknologi adalah senjata ampuh melawan praktik pungutan liar (pungli).
Langkah progresif ini berfokus pada dua pilar utama yakni aplikasi SOLATA’ BOSS dan asisten cerdas AI Chatbot. Keduanya bukan sekadar inovasi teknis, melainkan bentuk nyata dari reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan sistem pelayanan yang bersih, transparan, dan sepenuhnya akuntabel.
Gebrakan Pemkot Makassar ini juga tak lepas dari perhatian Badan Gizi Nasional (BGN) yang memberikan apresiasi positif. Langkah ini dinilai sangat strategis dalam mendigitalisasi sistem perizinan investasi, khususnya di sektor kesehatan dan jasa boga, serta mempercepat standarisasi klinik, laboratorium gizi, serta unit penyedia pangan sehat guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang sedang digalakkan.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, dalam kunjungan kerjanya meninjau fasilitas Makassar City Gallery (MGC) kesiapan infrastruktur pendukung gizi di Makassar pada Kamis (2/4/2026), menekankan bahwa integritas sistem di tingkat daerah adalah variabel penentu keberhasilan program pusat. Menurutnya, kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor kesehatan dan jasa boga adalah fondasi dari keamanan pangan nasional.
“Kami sangat mengapresiasi transparansi perizinan melalui sistem digital yang diterapkan di Pemkot Makassar. Kepastian izin yang bebas dari praktik pungli sangat krusial bagi mitra kami di daerah agar mereka dapat fokus sepenuhnya pada standarisasi gizi tanpa terhambat kendala administratif yang berbelit,” ujar Hida dalam keterangan yang dikutip Jumat (3/4/2026).
Memutus rantai birokrasi dengan kecerdasan buatan
Aplikasi SOLATA’ BOSS hadir untuk memfasilitasi perizinan mandiri (non-OSS) yang selama ini sering menjadi titik lemah dalam pengawasan administratif. Dengan sistem yang terintegrasi secara daring, setiap tahapan perizinan terdokumentasi secara digital, meminimalisasi pertemuan tatap muka yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.
Melengkapi hal tersebut, penggunaan AI Chatbot berperan sebagai garda terdepan dalam pelayanan informasi. Teknologi ini memberikan panduan hukum dan teknis perizinan secara real-time kepada masyarakat.
Hasilnya, tidak ada lagi ruang abu-abu bagi pemohon izin; semua syarat dan prosedur tersaji secara gamblang dan instan oleh kecerdasan buatan, memastikan setiap proses berjalan di atas jalur hukum yang benar.
Mitigasi risiko dan standardisasi profesional
Bagi Badan Gizi Nasional, efisiensi di DPMPTSP Makassar memberikan jaminan bahwa setiap laboratorium kesehatan, klinik, dan unit penyedia pangan yang mendukung program Makan Bergizi Gratis telah tersertifikasi secara legal dan profesional. Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang modern di MGC semakin memperkuat pengawasan lintas sektor terhadap standar kualitas yang ditetapkan pemerintah.
Digitalisasi ini secara otomatis melakukan mitigasi risiko terhadap malpraktik administratif. Dengan sistem yang bersih, ketersediaan fasilitas kesehatan dan laboratorium gizi yang terstandarisasi dapat diakselerasi demi memastikan setiap anak dan keluarga mendapatkan akses pangan serta layanan kesehatan berkualitas.
Menjadi role model digital Indonesia
Keberhasilan Pemkot Makassar dalam memadukan inovasi teknologi dengan prinsip Good Governance ini diharapkan menjadi pemantik bagi daerah lain di Indonesia. Dengan komitmen “Zero Pungli”, Makassar tidak hanya mempermudah investasi di sektor kesehatan, tetapi juga menjaga marwah pelayanan publik sebagai pengabdi masyarakat yang berintegritas.
Transformasi ini menjadi bukti nyata bahwa di tangan pemerintahan yang adaptif terhadap teknologi, hambatan birokrasi yang klasik dapat “dilibas” demi kepentingan strategis nasional yang lebih besar. (inx)
