WARTALENTERA – Wacana efisiensi gaji menteri terus mengemuka. Di tengah membaranya tensi geopolitik Timur Tengah yang menggoyang stabilitas ekonomi global, Pemerintah Indonesia kini tengah serius menggodok wacana pemotongan gaji menteri sebagai simbol solidaritas nasional.
Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, mengonfirmasi bahwa wacana “potong gaji” ini akan menjadi menu utama dalam pertemuan tingkat tinggi dalam beberapa hari ke depan.
Berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026), Teddy menekankan bahwa pemerintah masih mematangkan berbagai skenario sebelum mengetuk palu keputusan.
“Jadi, intinya konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini,” ucap Seskab Teddy dengan nada tegas namun hati-hati.
Meski sinyal penghematan sudah kencang berembus, Teddy memastikan belum ada angka pasti yang dikunci oleh pihak Istana. “Nanti kita lihat. Belum ada keputusan apapun,” tambahnya.
Saat didesak mengenai asal muasal wacana tersebut, Teddy justru melempar balik bola panas kepada pencetus awal gagasan tersebut. “Tanya yang menyampaikan, kemarin siapa itu?” selorohnya.
Jika Seskab cenderung diplomatis, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru tampil lebih blak-blakan. Purbaya secara terbuka menyatakan tidak keberatan jika pendapatan para pembantu presiden itu harus disunat demi menyelamatkan APBN.
“Kalau (pemotongan gaji) DPR saya enggak tahu. Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa,” ujar Purbaya di kantor Menko Perekonomian, Senin (6/4/2026).
Bahkan, ia membocorkan perkiraan angka yang cukup signifikan. “Kayaknya 25 persen deh,” cetusnya.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Sebagai “bendahara negara”, Purbaya mengaku mulai gerah dengan kecenderungan kementerian dan lembaga yang enggan melakukan efisiensi mandiri di tengah risiko ekonomi yang kian nyata.
“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan,” ungkap Purbaya dalam kesempatan sebelumnya di Istana.
Wacana sunat gaji menteri ini muncul sebagai bagian dari upaya penyisiran komponen belanja negara yang dianggap tidak mendesak. Kementerian Keuangan kini tengah memfokuskan efisiensi pada program-program dengan akselerasi lambat yang tidak berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
Bagi Purbaya, pemotongan gaji menteri dan wakil menteri adalah bentuk aksi nyata para pejabat negara dalam menghadapi ketidakpastian. Menanggapi usulan tersebut, ia memberikan dukungan penuh.
“Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus,” ujarnya.
Kini, bola panas efisiensi ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Apakah kabinet akan benar-benar “berpuasa” gaji sebagai respons atas krisis global? Jawabannya akan tersaji dalam hitungan hari ke depan. (inx)
