WARTALENTERA-Indonesia menolak wacana yang memaksa relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza. RI melalui Kementerian Luar Negeri mengutuk keras segala upaya maupun wacana apapun untuk secara paksa merelokasi warga Palestina dari tanah airnya ataupun mengubah komposisi demografis wilayah Palestina yang diduduki Israel.
“Tindakan semacam itu akan menghambat terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, sebagaimana dicita-citakan oleh Solusi Dua Negara berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, dikutip Kamis (6/2/2025).
Menurut pernyataan tertulis Kemenlu RI di dalam media sosial, Indonesia terus menyerukan kepada komunitas internasional untuk memastikan hukum internasional senantiasa dipatuhi terkait isu Palestina. "Hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri serta hak dasar mereka untuk kembali ke tanah air mereka juga harus dijamin," tegas Kemlu RI.
Indonesia juga kembali menegaskan bahwa satu-satunya jalan yang pantas bagi mewujudkan perdamaian abadi di wilayah Palestina serta kawasan Timur Tengah adalah dengan menyelesaikan akar penyebab konflik. Akar penyebab konflik tersebut, menurut pernyataan Kemlu RI, adalah aktivitas pendudukan ilegal dan berkepanjangan yang dilakukan Israel atas wilayah Palestina.
Penolakan tersebut muncul, usai Presiden AS Donald Trump mewacanakan relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza, Selasa (4/2/2025). Trump kala itu menyatakan bahwa AS berencana mengambil alih Jalur Gaza.
Sembari menyatakan bahwa relokasi tersebut akan bersifat “permanen”. Trump mengeklaim bahwa warga Gaza sebenarnya tak mau kembali ke Gaza dan satu-satunya alasan mereka kembali adalah karena tidak punya pilihan.
"Jika mereka punya pilihan, pasti mereka memilih tidak kembali ke Gaza dan tinggal di tempat lain yang indah dan lebih aman," kata Trump saat bertemu kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu.
Pada 25 Januari, Trump sempat mengusulkan agar warga Gaza dipindahkan ke Mesir dan Yordania. Usulannya itu ditolak mentah-mentah oleh kedua tetangga Palestina itu.
Hamas, kelompok perlawanan Palestina yang memerintah Gaza, juga mengecam usulan itu dengan menyebutnya sebagai "keterlibatan AS dalam kejahatan" yang dilakukan Israel. Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Rabu (5/2/2025) juga dengan tegas menolak usulan Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi warga Palestina di sana ke tempat lain.
"Kami tidak akan membiarkan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat kami. Kami telah memperjuangkan hak-hak mereka selama beberapa dekade," kata Abbas dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters, dikutip Kamis (6/2/2025).
Menurutnya, usulan semacam itu adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional, perdamaian, dan stabilitas di kawasan. "Tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina," tegasnya.
Abbas menegaskan, bahwa Jalur Gaza "adalah bagian tak terpisahkan dari tanah Palestina" bersama Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Ia meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam menegakkan resolusi internasional serta melindungi hak-hak yang melekat pada rakyat Palestina. (sic)
