WARTALENTERA – Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan keyakinannya bahwa kehadiran Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi efektif dalam mengatasi persoalan kemiskinan, bahkan hingga kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Pria yang akrab disapa Fikri itu mengungkapkan optimisme tersebut karena Sekolah Rakyat menyasar siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, serta menerapkan pendekatan pendidikan yang lebih menyeluruh dibanding sekolah formal biasa.
“Model ini sudah terbukti berhasil. Anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa sekolah gratis, bahkan ada yang melanjutkan kuliah ke luar negeri atau langsung bekerja. Kuncinya adalah kurikulum yang fokus pada kewirausahaan, kepemimpinan, agama sebagai fondasi spiritual, dan nasionalisme,” ujar Fikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Fikri menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat terinspirasi dari model pendidikan berbasis sosial yang telah sukses, dibangun oleh para pengusaha yang peduli pada pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu, dengan menekankan kualitas, kedisiplinan, dan pembinaan karakter spiritual.
Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu, khususnya di wilayah Brebes, Jawa Tengah. “Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, saya akan mengawal dan mengawasi pelaksanaan Sekolah Rakyat di Brebes agar tepat sasaran dan berhasil,” tambahnya.
Menurutnya, pengawasan tersebut sangat penting agar Sekolah Rakyat tidak mengalami kegagalan seperti beberapa program pengentasan kemiskinan sebelumnya yang dinilai tidak efektif. “Pendidikan merupakan kunci utama dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural, khususnya di daerah tertinggal, seperti Brebes,” tegas Fikri.
Fikri menyoroti keseriusan Presiden Prabowo terhadap isu kemiskinan, mengingat anggaran besar yang telah digelontorkan namun hasilnya belum signifikan. “Presiden Prabowo sangat fokus dalam melihat persoalan kemiskinan. Beliau menyadari bahwa meskipun lebih dari Rp500 triliun digelontorkan untuk pengentasan kemiskinan, hasilnya minim, hanya turun 0,6 persen,” jelasnya.
Karena itu, Fikri menilai perlu ada pendekatan konkret dan tepat sasaran seperti Sekolah Rakyat yang menjangkau langsung akar persoalan. Sebagai bukti keseriusan, Pemerintah Kabupaten Brebes telah menyiapkan lahan seluas 8 hektare, melampaui batas minimal 5 hektare, untuk pembangunan Sekolah Rakyat berasrama. Proyek ini juga mendapat dukungan penuh dari Kementerian Sosial dan lembaga-lembaga terkait. “Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas SDM secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga karakter dan daya juang,” imbuh Fikri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes per November 2024, tingkat kemiskinan di wilayah tersebut berada di angka 15,6 persen, turun sedikit dari 15,78 persen pada tahun sebelumnya. Dengan estimasi populasi sekitar 2,06 juta jiwa, angka itu berarti sekitar 321.000–322.000 orang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
DPR berharap, dengan pengawasan yang ketat, Sekolah Rakyat dapat menjadi terobosan signifikan dalam upaya berkelanjutan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. (kom)
