WARTALENTERA-Perlu diperkuat Perpres, larangan rangkap jabatan pascaputusan MK. Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong adanya peraturan presiden yang mengatur
WARTALENTERA-Dibentuk lewat Perpres, Kementerian Haji dan Umrah bukan berdasar amanat UUD 1945. Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO)
WARTALENTERA â Pemerintah segera menyiapkan regulasi baru dalam bentuk peraturan presiden (perpres) untuk swasembada susu. Perpres ini juga diharapkan dapat m
WARTALENTERA â Presiden membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) yang berperan mencari kendala serta solusi terhadap pe