WARTALENTERA-Pemerintah punya target ambisius untuk menekan angka kemiskinan ekstrem yang berjumlah 3,17 juta jiwa harus selesai pada 2026. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan, program pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi prioritas pemerintah, di mana kemiskinan ekstrem harus dihapus total pada 2026, terutama di wilayah Jawa Tengah.
“Hal itu merupakan perintah presiden. Pada 2026 kemiskinan ekstrem berjumlah 3,17 juta harus selesai. Itu perintah presiden,” ujar Wamensos Agus Jabo Priyono saat berkunjung ke Universitas Boyolali, dikutip Selasa (27/5/2025).
Tidak hanya mengandalkan Kementerian Sosial, ia menegaskan, keberhasilan pengentasan kemiskinan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan dunia pendidikan. “Kemensos tidak bisa sendirian. Kemensos harus bersinergi dengan kementerian lain, dengan lembaga lain termasuk dengan kampus,” tegasnya.
Selain menargetkan penghapusan kemiskinan, ia juga mengungkapkan rencana besar lainnya, yaitu membangun 100 titik sekolah rakyat (SR) yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Targetnya, ajaran baru bisa dimulai pada Juli 2025.
“Sekarang sudah berjalan sekitar 65 titik. Sedang direvitalisasi ada sekitar 53 titik. Kita berusaha bekerja sama dengan kementerian lain serta pemkab,” ujarnya.
Sekolah rakyat dirancang sebagai sekolah gratis dengan sistem boarding (asrama) bagi anak-anak miskin, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Kurikulum akan disiapkan oleh Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), sementara tenaga pengajar berasal dari daerah masing-masing.
Ia juga menyebutkan total angka kemiskinan di Indonesia yang kini mencapai 8,57 juta jiwa, ditargetkan dapat ditekan hingga di bawah 5% pada 2029. Pemerintah meyakini bahwa dengan pendekatan terintegrasi dan dukungan semua pihak, visi Indonesia tanpa kemiskinan ekstrem bukanlah angan-angan.
“Setiap titik itu jenjangnya SD, SMP, dan SMA. Boarding untuk anak miskin, siswanya 1.000. Kalau sekolahnya di Boyolali, gurunya juga orang Boyolali,” ulasnya.
Sebelumnya, Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan 2026 hingga menyentuh angka 6,5 persen. Target ini lebih ambisius dibanding proyeksi 2025 yang berada pada kisaran 7-8 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pekan lalu menyatakan, bahwa strategi fiskal akan memainkan peran penting. “Kebijakan fiskal terus efektif mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan, termasuk mewujudkan angka kemiskinan yang semakin rendah,” ulasnya.
Sebagai bentuk implementasi, pemerintah menguatkan pembangunan desa dan mendorong pemberdayaan koperasi serta UMKM. Tujuannya tidak hanya untuk menurunkan kemiskinan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Dia juga menyebut, langkah ini dijalankan melalui percepatan desa mandiri serta penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam sistem ekonomi lokal. “Upaya tersebut direalisasikan melalui akselerasi desa mandiri serta penguatan peran koperasi desa/kelurahan Merah Putih (KDMP) dan UMKM dalam pemberdayaan ekonomi daerah,” bebernya.
Selain fokus pada penurunan kemiskinan 2026, pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada rentang 4,44 persen hingga 4,96 persen. Ini lebih rendah dibanding target 2025 yang berada di kisaran 4,5 persen hingga 5 persen.
Rasio gini pun ditargetkan membaik menjadi 0,377-0,380, menunjukkan upaya konkret mengurangi ketimpangan pendapatan. Sementara itu, Indeks Modal Manusia (IMM) ditingkatkan menjadi 0,57 dari sebelumnya 0,56.
Untuk menopang berbagai target tersebut, kebijakan fiskal 2026 diarahkan menuju kedaulatan di bidang pangan, energi, dan ekonomi nasional. (sic)
