WARTALENTERA - Pemerintah Thailand mengeluarkan dekrit pembubaran parlemen sebagai buntut dari perang dengan Kamboja di perbatasan.
Dekrit pembubaran parlemen ini diresmikan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul setelah mendapat restu Raja Thailand Maha Vajiralongkorn pada Jumat (12/12/2025). Dekrit pembubaran parlemen ini juga sekaligus membuka jalan percepatan jadwal pemilu.
"Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan untuk menggelar pemilihan umum baru bagi anggota Dewan," demikian tertulis dalam dekrit yang diterbitkan di Lembar Kerajaan, dikutip dari AFP.
Keputusan PM Anutin membubarkan parlemen dilakukan saat Thailand kembali terlibat perang dengan Kamboja di perbatasan. Bentrokan bersenjata yang sudah berlangsung selama empat hari itu sudah menewaskan 20 orang dan 200 lainnya luka-luka.
Juru bicara pemerintahan Thailand Siripong Angkasakulkiat mengatakan bahwa pembubaran parlemen dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan dengan kelompok terbesar di parlemen, pihak oposisi dari Partai Rakyat.
"Ini terjadi karena kami tidak bisa maju dalam parlemen," ujar Siripong kepada Reuters.
Raja Thailand Maha Vajiralongkorn mengesahkan dekrit sebagaimana diumumkan dalam Lembaran Kerajaan pada Jumat, untuk membuka jalan pemilu dipercepat sesuai undang-undang yaitu dalam 45 hingga 60 hari ke depan.
Politik Thailand mengalami kekacauan saat konflik perbatasan dengan Kamboja kembali meletus. Konflik yang sudah berlangsung empat hari itu sudah menewaskan 20 orang dan 200 lainnya luka-luka.
Anutin mengatakan bahwa pembubaran parlemen tidak akan berdampak kepada operasi militer Thailand di sepanjang perbatasan. Kontak senjata telah terjadi di lebih dari belasan lokasi di perbatasan, beberapa di antaranya melibatkan baku tembak artileri berat. (inx)
