WARTALENTERA-12 kebijakan kontroversial dikuliti, Pansus hak angket Bupati Pati mulai kerja, Selasa (19/8/2025). Sebagai permulaan, Pansus akan terlebih dulu membahas polemik kenaikan PBB P2 dan drama pemecatan 200-an karyawan RSUD Soewondo Pati.
Usai terjepit di antara kasus korupsi rel kereta api dan upaya pelengseran, keberadaan Bupati Pati Sudewo kini dicari. Ia yang seharusnya hadir di rapat paripurna pada Jumat, 16 Agustus 2025, lalu, absen tanpa alasan.
Tak hanya itu, di peringatan hari kemerdekaan ia juga tak tampak hadir dengan alasan sakit. “Kemarin saya dikasih tahu bahwa beliau tidak bisa ikut dalam upacara 17 Agustus karena sedang sakit, jadi butuh istirahat,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, dikutip Selasa (19/8/2025).
Setidaknya ada dua polemik yang menurut Analis Politik Adi Prayitno berpotensi menggoyang posisi Sudewo sebagai kepala daerah. “Bagi saya ini murni adalah protes yang sebenarnya tidak terlampau besar dari kalangan masyarakat. Tapi karena bupatinya terkesan menutup komunikasi politik, terkesan misalnya, sangat arogan, terkesan misalnya tidak mau ada masukan dari warganya sehingga muncul snowball efek protes dan resistensi yang bermunculan. Jumlahnya saya kira cukup banyak,” kata Adi.
Menurutnya, demo besar-besaran yang sempat terjadi Minggu lalu di Pati adalah peristiwa politik yang cukup besar. “Mungkin ini adalah peristiwa politik pertama di daerah yang saya kira memang sang bupatinya head to head langsung dengan masyarakatnya. Bagi saya ini memang proses politik,” tambahnya.
Meski sudah diminta mundur, mantan anggota Komisi V DPR ini menyatakan enggan memenuhi permintaan publik. (sic)
