WARTALENTERA-Militer Israel siap invasi ke Gaza, keselamatan satu juta jiwa warga Palestina terancam! Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Eyal Zamir secara resmi telah menyetujui rencana pendudukan Kota Gaza, Minggu (17/8/2025).
Melansir berita yang disiarkan stasiun televisi pemerintah Israel, KAN, Senin (18/8/2025) melaporkan, Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, dijadwalkan menyetujui rencana tersebut pada Selasa mendatang setelah mendapat lampu hijau dari Zamir.
Nitzan Alon, pejabat militer yang bertanggung jawab atas sandera Israel, turut serta dalam pertemuan tersebut. Ini berarti Israel akan mengambil risiko serangan ke Kota Gaza, meski mengorbankan nyawa para sandera.
Rencana tersebut mencakup evakuasi paksa besar-besaran warga Kota Gaza, berpenduduk hampir 1 juta jiwa, selama setidaknya 2 pekan. Setelah evakuasi paksa berlangsung, militer Israel akan memulai operasi serangan udara dan artileri, kemudian pasukan Zionis secara bertahap akan memasuki kota tersebut.
KAN juga melaporkan, otoritas Israel akan menyampaikan rencana evakuasi kepada pejabat Amerika Serikat (AS) atas permintaan mereka. Hal senada dilaporkan stasiun televisi berita lainnya, Channel 12, bahwa rencana tersebut akan diratifikasi oleh pemerintah atau kabinet.
Kabinet Keamanan Israel pada 8 Agustus lalu menyetujui usulan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki Gaza secara bertahap, dimulai dengan Kota Gaza. Sebagai bagian dari rencana tersebut, pasukan Israel pada 11 Agustus melancarkan serangan besar-besaran terhadap permukiman Al Zaytoun, termasuk menghancurkan rumah menggunakan robot bermuatan bahan peledak, serangan artileri, tembakan secara acak, dan pengusiran paksa warga.
Sementara itu, Israel mengklaim warga Kota Gaza yang mengungsi ke Gaza Selatan akan diberi tenda dan peralatan perlindungan lain mulai Minggu (17/8/2025) sebelum direlokasi dari zona pertempuran. Netanyahu mengatakan, sebelum melancarkan serangan, penduduk sipil akan dievakuasi ke tempat yang dia sebut sebagai zona aman di Gaza Selatan.
Meski demikian, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, pasukan Israel tetap menyerang tenda-tenda pengungsi dengan dalih mengincar pejuang Hamas. Banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban.
Seorang juru bicara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengungkapkan keprihatinannya, atas rencana Israel mengusir penduduk Kota Gaza ke selatan dengan mengatakan tindakan itu hanya akan menambah penderitaan mereka. PBB pada 14 Agustus lalu memperingatkan Israel, ribuan keluarga yang telah mengalami kondisi sangat memprihatinkan, bisa terdesak jika rencana pendudukan Kota Gaza dilanjutkan.
Para pejabat Palestina dan PBB menegaskan tidak ada tempat di wilayah kantong itu yang aman, termasuk Gaza selatan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan, bahwa keputusan tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar tatanan internasional.
“Sebagaimana ditegaskan oleh ICJ, Okupasi Israel di Wilayah pendudukan Palestina adalah ilegal dan Israel tidak memiliki kedaulatan apa pun atas Wilayah pendudukan tersebut,” tegas pernyataan Kemlu, dikutip Senin (18/8/2025).
“Dengan demikian, tindakan apa pun yang diambil oleh Israel tidak dapat mengubah status hukum wilayah Palestina,” tegas Indonesia. Kemlu RI juga memperingatkan, bahwa langkah Israel semakin mengukuhkan pendudukannya yang telah berlangsung puluhan tahun dan berisiko memicu krisis regional yang lebih luas.
Jakarta mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan komunitas internasional yang lebih luas “untuk mengambil langkah konkret guna menghentikan tindakan ilegal Israel.” Menegaskan kembali posisinya yang telah lama dipegang, Indonesia menyatakan akan terus mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di bawah kerangka solusi dua negara.
“Hal ini harus diwujudkan melalui tiga langkah utama: pengakuan Negara Palestina oleh semua negara; penghentian segera kekerasan dan gencatan senjata; serta penentuan nasib sendiri Palestina oleh rakyat Palestina,” tambah pernyataan tersebut.
Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan Palestina di forum-forum multilateral, mulai dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga Gerakan Non-Blok, mendesak tindakan kolektif untuk menuntut pertanggungjawaban Israel. Bulan lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir dalam sambutannya pada KTT tingkat tinggi mengenai konflik Israel-Palestina yang diselenggarakan di Markas Besar PBB di New York mengajak semua negara untuk mengakui status Negara Palestina dan mendesak anggota tetap DK PBB untuk tidak menggunakan hak veto-nya dalam keanggotaan penuh Palestina di PBB. (sic)
