WARTALENTERA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto segera menentukan langsung majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang bakal mengadili mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam dugaan keterlibatan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh bapak kapolri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Rabu (11/11/2026).
Baca juga: Tersangka Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo Bertambah, Semuanya Jenderal
Johnny menjamin tidak ada keistimewaan bagi Listyo Sigit maupun perwira tinggi lain yang terlibat selama proses persidangan. Menurutnya, Polri punya prosedur baku yang menjadi pedoman jalannya sidang. "Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” katanya.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Slamet Uliandi, dan Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
Baca juga: Kasus Pelecehan Seksual Atlet Panjat Tebing Putri Berlangsung Selama 3 Tahun
Proses penegakan etik terhadap para tersangka sudah berjalan. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution menjadi perwira tinggi pertama yang dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri.
Putusan tersebut dijatuhkan majelis sidang etik kemarin (10/11/2026). Selain pemberhentian tidak dengan hormat, Ahrie juga dinyatakan melakukan perbuatan tercela.
Baca juga: Penipuan Online Marak, OJK Bagikan Tips 2L ke Masyarakat
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis mulai dari Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jo Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang -Undang ITE, Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Saat ini Ahrie mengajukan banding. (vit)
Editor : Vita Kartono