WARTALENTERA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mulai menyiapkan Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Mereka memperkuat kompetensi dan profesionalisme Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (PPKK) atau Marine Inspector melalui kegiatan Revalidasi Marine Inspector Type A sebanyak 102 orang dan Type B sebanyak 41 orang.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Gigih Retnowati mengatakan bahwa pemeriksaan dan pengujian kelaiklautan kapal yang dilaksanakan oleh Marine Inspector menjadi bagian dari upaya memastikan kualitas pemeriksaan dan pengawasan keselamatan kapal tetap terjaga. Sekaligus mendukung kesiapan penyelenggaraan Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) serta Angkutan Lebaran 2027.
Gigih menyampaikan bahwa Marine Inspector memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kapal yang beroperasi memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai ketentuan regulasi nasional maupun internasional. Oleh karena itu, kompetensi, integritas, dan ketelitian dalam melaksanakan pemeriksaan menjadi aspek penting yang harus senantiasa dipelihara dan ditingkatkan.
“Marine Inspector memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kapal yang beroperasi benar-benar memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaiklautan. Pemeriksaan tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif, tetapi harus dilaksanakan secara cermat, profesional, dan berdasarkan pertimbangan teknis yang tepat. Hal ini penting untuk melindungi keselamatan penumpang, awak kapal, lingkungan laut, serta harta benda,” jelasnya di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Dia menjelaskan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2016 tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, kompetensi dan integritas pejabat pemeriksa merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemeriksaan keselamatan kapal. Melalui kegiatan revalidasi, para peserta diharapkan dapat memperbarui dan memperdalam pengetahuan mengenai perkembangan regulasi di bidang kelaiklautan kapal, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Selain penguatan pemahaman regulasi, kegiatan itu juga diharapkan mampu meningkatkan kepekaan Marine Inspector terhadap berbagai tantangan dan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, kemampuan dalam menerapkan pertimbangan teknis secara tepat dan proporsional dapat terus ditingkatkan guna mendukung kualitas pemeriksaan, pengawasan, dan pelayanan keselamatan pelayaran.
Gigih menegaskan bahwa penguatan kompetensi Marine Inspector menjadi semakin penting seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode Angkutan Nataru 2026/2027 yang kemudian akan dilanjutkan dengan Angkutan Lebaran 2027. Pada periode tersebut, kesiapan armada dan pemenuhan persyaratan keselamatan kapal harus menjadi perhatian seluruh jajaran.
“Setiap kapal yang akan beroperasi harus dipastikan memenuhi persyaratan kelaiklautan, perlengkapan keselamatannya berfungsi dengan baik, serta awak kapalnya memiliki kompetensi dan kesiapan dalam menghadapi kondisi darurat. Saya meminta seluruh Marine Inspector melaksanakan pemeriksaan secara teliti, konsisten, dan berintegritas sehingga penyelenggaraan angkutan laut pada periode Nataru maupun Lebaran dapat berlangsung dengan selamat, aman, tertib, dan lancar,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia meminta seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan revalidasi dengan sungguh-sungguh hingga selesai. Kehadiran dan keaktifan peserta dalam mengikuti seluruh tahapan kegiatan juga menjadi bagian penting dalam proses penilaian dan kelulusan.
“Jadilah Marine Inspector yang kompeten, profesional, berintegritas, dan tegas dalam menjalankan aturan. Amanah yang diberikan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab karena di tangan para pemeriksa terdapat tanggung jawab besar untuk menjaga keselamatan pelayaran,” tutupnya.
Sebelumnya, pada Jumat (30/10/2026), sejumlah instansi, yakni KSOP Kelas I Banten, TNI Angkatan Laut Banten, Ditpolairud Polda Banten, PT ASDP Indonesia Ferry, dan Gapasdap Merak, melakukan pemantauan terhadap sarana dan perlengkapan keselamatan pada dua kapal penyeberangan, KMP Eirene dan KMP Portlink III, yang sedang bersandar di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama dalam mendukung kesiapan pelayanan penyeberangan menjelang Nataru.
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin, menyampaikan bahwa keterlibatan berbagai instansi dalam memantau kesiapan keselamatan pelayaran merupakan bentuk sinergi lintas instansi. Sementara itu, pemeriksaan dan pengujian kelaiklautan kapal tetap dilaksanakan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Marine Inspector yang memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2016 tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
“Kami menyambut baik perhatian dan keterlibatan berbagai instansi dalam memantau kesiapan keselamatan kapal menjelang Angkutan Nataru 2026/2027. Adapun pemeriksaan uji petik kelaiklautan kapal dilaksanakan oleh Marine Inspector sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang sudah kami tentukan,” ujar Samsuddin.
Dalam rangka memastikan kesiapan armada selama periode Nataru, Ditjen Perhubungan Laut telah merencanakan pemeriksaan kelaiklautan terhadap 2.140 kapal pada 1 s.d. 30 November 2026 sebagai bagian dari langkah pengawasan keselamatan kapal sebelum beroperasi melayani masyarakat.
“Pemeriksaan oleh Marine Inspector direncanakan terhadap 2.140 kapal yang terdiri atas 511 kapal penumpang, 63 kapal Ro-Ro jarak jauh, 460 kapal Ro-Ro penyeberangan, 162 kapal tradisional, 821 kapal wisata, dan 123 kapal cepat atau High Speed Craft (HSC),” jelas Samsuddin.
Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan, Ditjen Perhubungan Laut telah mempersiapkan 1.132 personel Marine Inspector, yang terdiri atas 568 Marine Inspector Tipe A dan 564 Marine Inspector Tipe B. Ketersediaan personel tersebut menjadi bagian dari kesiapan dalam melaksanakan pemeriksaan kelaiklautan kapal menjelang masa angkutan Nataru.
Melalui langkah tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung kesiapan keselamatan pelayaran. Dengan pembagian peran yang jelas dan pelaksanaan pemeriksaan sesuai ketentuan, penyelenggaraan Angkutan Laut Nataru 2026/2027 diharapkan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. (daf)
