WARTALENTERA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mendesak pemberhentian sementara Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS. Desakan ini muncul sebagai buntut kepergian Mirwan menjalankan umrah saat wilayahnya dilanda bencana.
Hal ini disampaikan Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Terkait hal ini, Dasco bilang dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjuti tindakan Mirwan.
Baca juga: Aceh Utara Butuh Rp27,5 Triliun untuk Pemulihan Pascabanjir
Bahkan, Dasco menegaskan agar segera dilakukan penunjukan penjabat sementara atau Plt Bupati Aceh Selatan sebagai pengganti Mirwan.
"Kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara dan ditunjuk Plt," katanya.
Dasco, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, menyampaikan digantikannya Mirwan dengan Plt agar penanganan bencana berlangsung efektif. Mirwan, katanya, masuk sebagai kader Partai Gerindra saat mengikuti Pilkada.
Terkait pencopotan jabatan Mirwan sebagai Bupati Aceh Selatan, Dasco menjelaskan hal itu sesuai mekanisme yang ada dengan menyerahkan kepada DPRD. Begitupun pemberian sanksi dari partai melalui Mahkamah Partai.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Partai Gerindra Habiburrokhman membuka peluang untuk menggelar sidang terhadap Mirwan MS. Pelaksanaan sidang juga merupakan tindak lanjut dari keputusan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono yang telah memberhentikan Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
"Tapi kita akan cek lagi apakah perlu disidang ulang, tapi sanksinya sudah sangat keras," katanya.
Senada, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa setiap kepala daerah di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, harus fokus menangani masyarakatnya yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi. Bahkan, Puan menegaskan semua kepala daerah seharusnya berempati saat kondisi sedang berduka.
Baca juga: 7 Jembatan Permanen Tengah Digarap
"Untuk Bupati harusnya, kepala daerah itu punya empati," ujar Puan.
Polemik bermula setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa Mirwan tidak memiliki izin dari pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan perjalanan umrah. Padahal, pada saat yang bersamaan, Aceh Selatan sedang menghadapi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang berdampak pada ribuan warga.
Minta maaf di media sosial
Sementara itu, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, mengunggah konten permintaan maaf melalui media sosial. Mirwan juga menyadari, tindakannya yang pwegi umrah saat bencana melanda wilayahnya itu telah menyita perhatian publik.
Baca juga: Lagi, Polri Kerahkan 300 Personel Brimob Bantu Penanganan Bencana Aceh
"Dengan segala kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden RI, H. Prabowo Subianto, dan Bapak Menteri Dalam Negeri, H. Tito Karnavian, serta Bapak Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, dan juga kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan," ujar Mirwan dalam keterangan pada unggahan di akun Instagramnya @h.mirwan_ms_official, Selasa (9/12/2025).
Mirwan berjanji akan terus bertanggung jawab, dan akan bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik.
"Menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional, kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir. Tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan yang paling penting memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang.
Alih-alih mendapat simpati, unggahan permintaan maaf Mirwan malah mendapat kecaman netizen. Berbagai respons negatif dikemukakan warganet yang didominasi desakan agar Pemerintah memecahkan sebagai Bupati Aceh Selatan. (inx)
Editor : Inge Mangkoe