WARTALENTERA-DPR RI berjanji akan segera memulai pembahasan RUU PPRT atau Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai “kado” Hari Buruh Internasional (May Day). Janji tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai menerima audiensi serikat buruh di kompleks parlemen, Rabu (30/4/2025).
Dasco menyebut, RUU PPRT akan menjadi hadiah untuk kaum pekerja. “Hadiah dari DPR RI kepada kaum pekerja setelah berdiskusi panjang dengan para pimpinan DPR, Ketua DPR Mbak Puan Maharani, setelah May Day DPR akan memulai pembahasan RUU PPRT. Hadiah dari DPR untuk kaum pekerja,” katanya, dikutip Kamis (1/5/2025).
Dasco yang juga Ketua Harian Partai Gerindra itu menyebut, pertemuan DPR dengan serikat pekerja, menyepakati kerja sama antara keduanya. Menurut dia, kerja sama itu penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.
“Pada hari ini yang penting teman-teman serikat atau teman-teman pekerja ini sepakat membangun kebersamaan antara pemerintah, pekerja, dan DPR,” imbuhnya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyambut baik rencana DPR untuk membahas RUU PPRT.
Menurutnya, rencana itu menjadi angin segar setelah penantian selama 20 tahun. “Amin, amin ya Allah. 20 tahun (menunggu),” kata dia yang juga Presiden Partai Buruh itu.
Said juga senang perayaan May Day hari ini akan dihadiri Presiden Prabowo. Said juga menyebut May Day kali ini akan membawa enam isu utama.
Tuntutan ini merupakan bentuk aspirasi kolektif buruh agar agenda perlindungan dan kesejahteraan pekerja menjadi prioritas dalam pemerintahan mendatang. Berikut tuntutan mereka:
1. Hapus Sistem Outsourcing
Para buruh menuntut penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merampas kepastian kerja dan membuat posisi buruh semakin rentan. Sistem ini dianggap tidak memberikan jaminan masa depan, upah yang adil, maupun perlindungan sosial yang memadai.
Said mengingatkan, bahwa Prabowo pernah menyatakan komitmennya untuk menghapus sistem ini sejak satu dekade lalu. Kini buruh mendesak agar janji tersebut segera direalisasikan, termasuk melalui revisi mendalam terhadap UU Ketenagakerjaan yang mengatur skema alih daya.
2. Bentuk Satgas PHK
Buruh mendesak dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terutama di sektor industri manufaktur dan tekstil. KSPI menyebut gelombang PHK kerap terjadi secara sepihak tanpa melalui mediasi atau negosiasi yang adil.
Satgas ini diharapkan beranggotakan unsur tripartit—pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha—dan diberi kewenangan menyelesaikan sengketa serta mencegah tindakan represif terhadap pekerja.
3. Wujudkan Upah Layak
Tuntutan ketiga menekankan pentingnya sistem pengupahan yang berbasis pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan semata-mata mengacu pada angka inflasi.
KSPI menilai bahwa pendekatan saat ini tidak mencerminkan kebutuhan riil pekerja di lapangan, terutama di kota besar dengan biaya hidup tinggi. Mereka mengapresiasi kenaikan upah minimum 6,5 persen oleh Prabowo, tetapi meminta agar kebijakan ke depan juga mempertimbangkan struktur keluarga buruh dan dinamika harga kebutuhan pokok.
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan
Buruh menuntut agar pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang telah lama dibahas namun belum menemui titik final. RUU tersebut diharapkan memperkuat hak pekerja atas cuti, jaminan pensiun, sistem kerja yang fleksibel tapi tidak eksploitatif, serta kemudahan dalam membentuk serikat.
Mereka menolak pasal-pasal yang dinilai mempermudah PHK dan menghilangkan hak mogok kerja.
5. Sahkan RUU PPRT
Buruh menyuarakan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), yang selama ini tertunda lebih dari satu dekade. Hingga saat ini, pekerja rumah tangga tidak masuk dalam skema perlindungan ketenagakerjaan formal.
Padahal, mereka berkontribusi besar dalam menopang aktivitas rumah tangga kelas menengah dan elite. RUU ini diharapkan menjamin hak dasar seperti hari libur, jaminan kesehatan, dan upah layak bagi PRT.
6. Sahkan RUU Perampasan Aset dan Berantas Korupsi
Tuntutan keenam menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset. Buruh menyatakan bahwa pemiskinan terhadap pelaku korupsi adalah bentuk keadilan yang dapat menggantikan absennya hukuman mati di Indonesia.KSPI berharap RUU ini tidak hanya menyasar aset pelaku individu, tetapi juga hasil korupsi korporasi yang merugikan keuangan negara dan kesejahteraan rakyat, termasuk pekerja.
Enam tuntutan tersebut telah dirumuskan sebagai sikap resmi gerakan buruh nasional dan dikirimkan langsung kepada Presiden Prabowo. Dalam suasana May Day 2025, mereka menyerukan bahwa perjuangan buruh tak boleh berhenti hingga tercipta keadilan kerja yang sejati dan kesejahteraan yang merata untuk seluruh pekerja di Indonesia. (sic)
