WARTALENTERA – Kementerian Sosial (Kemensos) tengah memfinalisasi persiapan menjelang pembukaan Sekolah Rakyat yang dijadwalkan dimulai pada Juli 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa proses rekrutmen tenaga pendidik sudah hampir rampung untuk tahun ajaran baru.
“Sekarang sudah dibuka untuk rekrutmen guru. Insya Allah nanti tanggal 23–24 (Juni) proses rekrutmen guru semua sudah selesai,” ujar Mensos Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Kantor Kemensos Salemba, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Tak hanya guru, Kemensos juga merekrut tenaga kependidikan lainnya seperti kepala asrama dan pamong. Hingga kini, tercatat 1.554 guru dan 53 kepala sekolah telah disiapkan. Jumlah ini masih dapat bertambah sesuai kebutuhan di 100 titik Sekolah Rakyat yang akan dibuka tahun ini.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat sekaligus mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009–2014), M. Nuh, menjelaskan bahwa program ini ditargetkan mendirikan 100 sekolah dalam tahap pertama yang terbagi ke dalam dua gelombang. “Tahun ini 100, tentu tahun depan akan ada lagi. Dari 100 itu kita bagi dua tahap, semuanya tahap 1. Nanti ada yang persis Juli kita mulai, tapi sebagian nanti mungkin Agustus dan selanjutnya. Kita pastikan semuanya mulai tahun ini,” jelas Nuh.
Untuk gelombang pertama, akan dibuka di 63 lokasi dengan 247 rombongan belajar (rombel) dan total 6.180 siswa. Rinciannya mencakup:
- 3 rombel SD (75 siswa)
- 119 rombel SMP (2.800 siswa)
- 129 rombel SMA (3.305 siswa)
Sementara gelombang Ib mencakup 37 lokasi, terdiri dari 145 rombel dan 3.600 siswa, yang meliputi:
- 4 rombel SD (100 siswa)
- 53 rombel SMP (1.310 siswa)
- 88 rombel SMA (2.190 siswa)
Total keseluruhan untuk Tahap I mencakup 396 rombel dan 9.780 siswa.
Pelatihan untuk kepala sekolah juga mulai dilaksanakan guna memperkuat fungsi mereka sebagai pelaksana pendidikan berbasis pengasuhan dan keberdayaan. Selain itu, berbagai kebutuhan siswa seperti sepatu, seragam, alat tulis, dan pakaian dalam turut disiapkan secara menyeluruh.
M. Nuh menambahkan bahwa pengadaan logistik siswa dilakukan secara akuntabel melalui kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kemensos selalu bekerja sama dengan BPKP untuk memastikan baik dari sisi unit cost-nya maupun sisi teknis pengadaan yang proper. Sesuai dengan aturan main,” tegas Nuh.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kemensos dalam memperkuat pendidikan yang inklusif dan berkeadilan sosial melalui Sekolah Rakyat. (kom)
