WARTALENTERA - Kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus berulang, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Diperlukan penegakan hukum yang memberikan efek jera dan akses keadilan bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya kasus keracunan makanan tersebut.
Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, di Jakarta, Rabu (1/10/2025).
"Kita tahu kasus (keracunan) MBG ini kasus yang berpotensi terjadi pengulangan. Sehingga perlu ketegasan dan penegakan hukum, efek jera, dan akses keadilan agar ada jaminan keamanan pangan, tata kelola yang baik, dan regulasi yang jelas," tuturnya.
KPAI mengapresiasi langkah pemerintah yang kini mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak pelaksanaan MBG.
"SLHS sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif," kata Jasra Putra.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 SPPG menindaklanjuti terjadinya kasus keracunan makanan pada Program MBG yang berulang.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan BGN tidak akan berkompromi terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan penerima manfaat.
"Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama," ujar Nanik S Deyang.
Beberapa dapur layanan MBG yang dinonaktifkan, antara lain SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, dan SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung (Sulawesi Tengah).
Nanik menambahkan puluhan SPPG yang dinonaktifkan kini masih menunggu hasil uji laboratorium yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (inx)
