WARTALENTERA – Di panggung Indo-Pasifik yang kian memanas, pakta kerja sama pertahanan terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat dibaca sebagai sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perjanjian bilateral—ini adalah manuver terhitung di atas papan catur geopolitik yang sesak.
Saat Beijing terus memproyeksikan kekuatan maritimnya di Laut Tiongkok Selatan, langkah Jakarta untuk memodernisasi militer dan memperdalam “interoperabilitas” dengan Washington memberikan sinyal perlawanan yang tenang namun tegas terhadap hegemoni regional. Di balik retorika resmi tentang “stabilitas,” tersirat pesan yang jelas: Indonesia sedang memperkuat bentengnya.
Selamat Ginting, Analis Politik dan Militer dari Universitas Nasional (UNAS), mencatat bahwa poros strategis ini merupakan sebuah aksi berjalan di atas tali. Kebijakan “bebas aktif” Indonesia kini menghadapi ujian yang paling agresif. Tantangannya bukan lagi sekadar menghindari keberpihakan, tetapi mengelola gesekan antara mitra ekonomi terbesarnya, Tiongkok, dengan penyokong keamanan utamanya, Amerika Serikat.
“Dalam konteks ini, kerja sama pertahanan dengan negara besar seperti Amerika Serikat bukanlah hal yang tabu, selama tidak berkembang menjadi aliansi militer yang mengikat,” jelas Ginting di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Ia menekankan bahwa meskipun pakta kerja sama tersebut berupaya menghindari “subordinasi,” realitas perang modern membuat posisi yang benar-benar netral sulit dipertahankan.
“Kerja sama dalam bentuk pelatihan, pendidikan militer, dan interoperabilitas dapat dipahami sebagai upaya peningkatan kapasitas, bukan integrasi kekuatan. Dengan kata lain, ini adalah kemitraan, bukan subordinasi,” tambahnya.
Namun, dari perspektif rivalitas kekuatan besar, tidak ada yang namanya latihan militer yang benar-benar netral. Bagi Beijing, melihat pasukan Indonesia berlatih dengan teknologi Amerika tak terelakkan akan dianggap sebagai bagian dari strategi “pembendungan” (containment).
Ginting memperingatkan bahwa peran Indonesia sebagai “honest broker” atau penengah yang jujur kini sedang dipertaruhkan. Jika Jakarta terlalu condong ke dalam pelukan Pentagon, ia berisiko menghadapi mendinginnya hubungan diplomatik atau pembalasan ekonomi dari utara.
Garis batas “non-blok” menjadi sangat tipis ketika sebuah negara mulai bergantung pada satu sisi untuk doktrin strategis dan daya tangkal teknologi tinggi. Bagi TNI, pakta ini adalah evolusi yang diperlukan untuk menghadapi ketegasan maritim “Sang Naga.”
Akses ke perangkat keras militer Amerika yang canggih memberikan “taring” yang dibutuhkan untuk melindungi Laut Natuna Utara. Namun, peningkatan kapasitas ini datang dengan label harga tersembunyi: risiko menjadi pemain garda terdepan dalam konflik kekuatan besar yang tidak pernah diinginkan Indonesia.
Ancamannya bukan hanya kehilangan kedaulatan melalui kekuatan fisik, tetapi pengikisan perlahan melalui ketergantungan teknis dan logistik.
Pada akhirnya, Jakarta sedang bertaruh bahwa mereka bisa mengambil manfaat dari kekuatan militer Amerika tanpa mengorbankan ikatan ekonominya dengan Tiongkok. Ini adalah pertaruhan dengan risiko tinggi.
Untuk menang, Indonesia harus memastikan bahwa pakta ini tetap menjadi alat untuk daya tangkalnya sendiri, bukan menjadi senjata bagi agenda pihak lain. Seperti yang disarankan Ginting, satu-satunya pelindung sejati adalah industri pertahanan dalam negeri yang kuat dan mandiri, yang memastikan bahwa ketika asap persaingan mereda, Indonesia tetap menjadi tuan di rumahnya sendiri.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin memimpin delegasi Kemhan RI dalam pertemuan bilateral dengan Secretary of War Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon, Senin (13/4/2026). Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama pertahanan kedua negara dalam kerangka hubungan bilateral yang saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan.
Sebagai hasil konkret pertemuan tersebut, Indonesia dan Amerika Serikat secara resmi mengumumkan peningkatan hubungan pertahanan bilateral menjadi Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) melalui Joint Statement yang ditandatangani pada hari yang sama.
Kerangka MDCP membuka ruang kerja sama yang lebih strategis, mencakup modernisasi pertahanan, pengembangan teknologi pertahanan generasi berikutnya, peningkatan kesiapan operasional, serta penguatan hubungan antarpersonel pertahanan kedua negara.
Selain itu, dilaksanakan penandatanganan MoU Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) antara Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan RI Mayjen TNI Agus Widodo dan Direktur DPAA Kelly K. McKeague.
Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen kemanusiaan dan historis untuk penelusuran, pemulihan, serta repatriasi sisa-sisa kerangka jenazah personel militer AS dari Perang Dunia II yang berada di wilayah Indonesia, dan sepenuhnya dilaksanakan sesuai hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (inx)
