WARTALENTERA – Ajakan pengelolaan bersama empat pulau Aceh yang kini diputuskan menjadi wilayah Sumatera Utara (Sumut), ditolak oleh Gubernur Aceh Muzakir Manar (Mualem). Ia menolak ajakan tersebut karena masih berkeyakinan bahwa empat pulau tersebut masih milik Aceh dari bukti dokumen dan historis.
Penolakan ini disampaikan Mualem usai menggelar rapat khusus membahas polemik tersebut bersama Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh, pada Jumat (13/6/2025) malam di Pendopo Gubernur Aceh.
“Tidak kita bahas itu, macam mana kita duduk bersama itu kan hak kita. Kepunyaan kita, milik kita,” kata Mualem.
Mualem menegaskan bahwa secara bukti dokumen dan historis, keempat pulau tersebut adalah sah milik Aceh. Oleh karena itu, ia menolak untuk melakukan kerja sama atau kolaborasi dengan Sumut.
“Wajib kita pertahankan. Mereka-mereka tetap (harus) mengembalikan pulau ini kepada Aceh,” ujarnya.
Gubernur Mualem juga mengungkapkan rencananya untuk menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat untuk membahas masalah terkait keempat pulau tersebut.
“Ya ke Kemendagri (bahas tindak lanjut), tanggal 18 kalau tidak salah saya. Langkah kita pertama pendekatan secara kekeluargaan dan juga administrasi, dan politik,” ucapnya.
Mualem menyebutkan akan ada beberapa poin keberatan yang akan disampaikan kepada Kemendagri. Namun, ia tidak menjelaskan secara perinci poin-poin yang dimaksud.
“Poinnya itu kan hak kita, bukti dan data hak kita, kemudian secara historis itu hak kita, apalagi? Secara penduduk hak kita, secara geografis juga hak kita, saya rasa seperti itu, itu saja yang kita pertahankan,” urainya.
Seperti diberitakan, Gubernur Sumut Bobby Nasution melihat adanya potensi pariwisata di empat Pulau Aceh tersebut. “Ya potensi apapun, pasti ada ya, karena secara geografisnya kita melihat, kita lihat pertama dari sektor pariwisatanya pasti bagus,” katanya.
Bobby juga menegaskan rencana Pemprov Sumut untuk mengajak berbagai pihak, termasuk Pemprov Aceh, dalam pengelolaan empat Pulau Aceh tersebut.
“Kalau jadi milik Provinsi Sumatera Utara, pengelolaannya itu nanti di Provinsi Sumatera Utara, jadi opsi kami mau mengajak kerja sama siapa-siapa. Kalau mau nolak ya silakan,” ujarnya. (inx)
