WARTALENTERA-Mensos (Menteri Sosial) Saifullah Yusuf minta kepala daerah hindari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam proses seleksi calon siswa Sekolah Rakyat. Peserta didik haruslah anak yang berasal dari keluarga miskin, sehingga mereka bisa mengenyam pendidikan dengan layak dan gratis.
Hal itu ditegaskan kepada kepala daerah di delapan kabupaten, yaitu Sigi, Buton Tengah, Belitung Timur, Banggai Kepulauan, Takalar, Empat Lawang, Kuningan, dan Sopeng.
"Mari kita sama-sama menyeleksi peserta didik untuk Sekolah Rakyat seobjektif mungkin. Jadi jangan ada main-main lah di sini. Apa yang diinginkan Presiden ini mari kita laksanakan," kata Mensos Saifullah, melansir Antara, Sabtu (17/5/2025).
Ia menambahkan, tidak ada tes akademik pada proses seleksi peserta didik Sekolah Rakyat. Namun, peserta didik harus berasal dari keluarga miskin, agar mereka bisa mengenyam pendidikan di sekolah tanpa dipungut biaya apapun.
Seluruh fasilitas bagi siswa di Sekolah Rakyat, mulai dari seragam, peralatan sekolah, hingga kebutuhan makan dan minum, lanjutnya, ditanggung oleh negara. Karena itu, Mensos menekankan agar tidak ada praktik penyimpangan saat seleksi para siswa sebab program Sekolah Rakyat bertujuan untuk memuliakan masyarakat miskin.
"Nah, ini kalau kita enggak hati-hati, itu KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) lagi nanti untuk siapa yang masuk," ujarnya mengingatkan. Di samping itu, Mensos mengungkapkan, berdasarkan hasil survei Kementerian Dikdasmen, ada tiga dosa besar dalam dunia pendidikan, yakni perundungan atau bullying, kekerasan fisik dan seksual, serta intoleransi.
Ia berharap melalui Sekolah Rakyat, hal-hal itu dapat dicegah. "Maka ke depan ini, mari kita jaga sekolah kita ini lewat bupati, lewat wali kota di sana agar tiga dosa pendidikan ini bisa kita hindari, bisa ditekan, dan kita bisa cegah dari awal. Apalagi ini sekolah berasrama, ya kan. Nanti ada pendidikan karakternya, maka kita harus kelola dengan baik," tegasnya. (sic)
