x wartalentera.com skyscraper
x wartalentera.com skyscraper

Sekolah Rakyat Angkatan Pertama Telan Anggaran Rp2,33 Triliun

Editor :

WARTALENTERA - Sebanyak 100 Sekolah Rakyat siap digunakan untuk tahun ajaran 2025-2026. Angkatan pertama akan diisi 8.850 siswa dan menelan anggaran hingga Rp2,33 triliun.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (19/5/2025). Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini direncanakan mulai beroperasi pada Juli 2025.

Dijelaskan, sekolah berkonsep asrama dengan total 354 rombongan belajar (rombel) ini akan menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Jika mengasumsikan ini di 100 lokasi untuk tahun ajaran 2025-2026 itu totalnya adalah Rp2.336.654.257.000. Ini untuk 100 lokasi dengan 354 rombel dikalikan 25 siswa per rombel totalnya sekitar 8.850 siswa. Jadi ini masih berupa asumsi karena nanti kemungkinannya bisa lebih dari 10 ribu," tuturnya.

Secara rinci ia mengatakan setiap murid sekolah rakyat ini akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan sekitar Rp48,25 juta per tahun. Angka ini sudah termasuk keperluan belajar siswa seperti seragam dan sepatu, buku dan alat tulis, hingga perangkat lain seperti laptop.

"Kemudian untuk pembiayaan siswa ini kami juga sudah melapor kemarin kepada Presiden, indeks pembiayaan per siswa itu sekitar Rp48,25 juta per tahun. Itu sudah termasuk seragam, alat-alat sekolah yang lain seperti laptop dan juga sepatu dan lain-lainnya lah, itu per tahunnya. Tentu ini tahun pertama, tahun kedua indeksnya pasti lebih kecil lagi," terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp487,14 miliar untuk dukungan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah rakyat. Kemudian ada juga anggaran sebesar Rp1,11 triliun tenaga pendidik, Rp3,66 miliar untuk penyusunan kurikulum, dan sejumlah dana operasional lainnya.

"Kemudian ada dukungan sarana dan prasarana untuk 100 lokasi, 354 rombel, itu Rp487,14 miliar. Untuk apa saja? Sarana laboratorium seperti komputer, sarpras kesenian, perpustakaan, asrama, dapur, kelas dan lain sebagainya," jelas Gus Ipul.

Untuk penyusunan kurikulum, imbuhnya, dibutuhkan Rp3,66 miliar. Kebutuhan guru dan tenaga pendidik Rp1,11 triliun, operasional sekolah rakyat Rp187,73 miliar, dan dukungan sekolah rakyat Rp116,64 miliara.

Diharapkan seluruh sarana dan prasarana sekolah rakyat ini akan siap pada akhir Juni atau awal Juli 2025 sehingga salah satu program unggulan Prabowo ini dapat segera beroperasi mulai tahun ajaran baru nanti.

"Jadi mulai kesiapan sarpras diharapkan nanti akhir Juni awal Juli sudah tuntas, kemudian kurikulum juga sekarang sedang berproses terus, kesiapan guru juga sudah kita lakukan rapat berulang-ulang dengan Dikdasmen, dengan PAN-RB, dengan BKN, dan juga unsur-unsur Satgas yang lain. Termasuk tentu kesiapan peserta didik," jelasnya. (inx)

Berita Terbaru
Selasa, 15 Sep 2026 22:38 WIB

Kata Pertama Suahasil Jadi Menteri Keuangan, Ingin Jaga Keuangan Negara

Suahasil Nazara resmi menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.
Selasa, 15 Sep 2026 18:50 WIB

129 Penumpang Masih Hilang, Notice to Mariners Disebar

Pemerintah fokus optimalkan pencarian dan penanganan penumpang tenggelam KMP Virgo Transport 8.
Senin, 14 Sep 2026 14:22 WIB

Korban Tenggelam KMP Virgo Transport 8 Ditemukan, 6 Meninggal Dunia

Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 114 korban kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 dari perairan Masalembo, Laut Jawa.
Sabtu, 12 Sep 2026 17:11 WIB

Kangen Band Disebut Bubar, Personelnya Ungkap Ada Kezaliman

Kangen Band, grup musik pop Melayu asal Lampung sejak 2005 dikabarkan bubar.
Jumat, 11 Sep 2026 22:08 WIB

Program Beras Jumat, Bukti Peduli Masyarakat Sekitar di Lingkungan Kerja

Program Beras Jumat telah dilakukan Artha Graha Peduli bersama Hotel Borobudur Jakarta sejak era 90-an hingga saat ini.
Jumat, 11 Sep 2026 17:22 WIB

Ini Alasan Pembangunan Tiga Gedung Pemerintahan di Papua Pegunungan Molor

Rencana pembangunan tiga gedung pemerintahan di Papua Pegunungan terpaksa molor.