WARTALENTERA-Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius pada 2026, di kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen. Target tersebut tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026.
"Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 di kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen. Dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi dan reformasi ekonomi termasuk mobilisasi sumber daya alam,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan KEM-PPKF 2026 dalam Sidang Paripurna DPR RI, dikutip Rabu (21/5/2025).
Pemerintah, tambah Menkeu, juga akan memperbaiki iklim investasi dan sumber daya manusia, untuk mencapai target pertumbuhan tersebut. "Laju pertumbuhan ini akan menjadi pondasi kuat untuk pertumbuhan hingga mencapai 8 persen dalam beberapa tahun ke depan,” yakinnya.
Target pertumbuhan ekonomi itu, selaras dengan misi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. “Pertumbuhan ekonomi 2026, tetap akan dihadapkan pada dinamika, gejolak dan ketidakpastian,” ujar Menkeu.
KEM-PPKF 2026 juga menargetkan laju inflasi di kisaran 1,5 -3,5 persen. Nilai tukar rupiah di rentang Rp16.500-16.900 per dolar AS.
Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) antara 6,6-7,2 persen. Sedangkan harga minyak dunia diproyeksikan USD60-80 per barel.
Dari sisi kesejahteraan sosial, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun antara 6,5 persen hingga 7,5 persen. Begitu pula tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun antara 4,4 persen hingga 4,9 persen.
Rasio Gini diproyeksikan menurun ke angka 0,377-0,380. Indeks Modal Manusia ditargetkan naik ke 0,57.
Efisiensi Anggaran Masih Lanjut di 2026
Selain memaparkan soal target pertumbuhan ekonomi, SMI juga menyampaikan sinyal kebijakan efisiensi anggaran akan berlanjut pada tahun anggaran 2026. "Kami masih akan terus memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi, dan tentu nanti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menggunakan seluruh evaluasi tahun ini yang sudah dilakukan,” kata Sri Mulyani kepada wartawan, dikutip Rabu (21/5/2025).
Menkeu menyebut, masih ada waktu dua bulan lagi sampai dia menerima hasil laporan efisiensi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L). Bersamaan dengan itu, Kemenkeu juga meninjau kondisi makroekonomi dalam menentukan postur APBN 2026.
APBN, kata dia, akan dioptimalkan untuk menjadi instrumen counter cyclical dan melindungi masyarakat maupun dunia usaha. Strategi penyusunan anggaran akan berpacu pada 8 program prioritas Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian dikembangkan bersama dengan K/L terkait sesuai arahan presiden. "Jadi, kami akan tetap selektif karena APBN kan instrumen yang ada batasnya, tapi juga harus ditujukan kepada bidang-bidang yang merupakan prioritas dan perlu untuk mendapatkan afirmasi,” ujarnya.
Untuk APBN tahun anggaran 2026, pemerintah menargetkan defisit pada rentang 2,48-2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), tak jauh berbeda dari target defisit anggaran tahun ini sebesar 2,53 persen. Pendapatan negara ditargetkan berada pada rentang 11,71 persen hingga 12,22 persen terhadap PDB, sedangkan belanja negara sebesar 14,19 persen hingga 14,75 persen dari PDB.
Secara umum, belanja negara disalurkan untuk delapan program prioritas, di antaranya ketahanan pangan; ketahanan energi; Makan Bergizi Gratis (MBG); program pendidikan; program kesehatan; pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; pertahanan semesta; serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Untuk program pendidikan, Sri Mulyani mengalokasikan anggaran Rp727 triliun hingga Rp761 triliun pada RAPBN 2026. Sedangkan untuk program kesehatan nilainya berkisar Rp181 triliun hingga Rp228 triliun.
Adapun pelaksanaan program efisiensi pemerintah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025 telah diselesaikan pada 7 Maret 2025. Inpres mengarahkan agar anggaran K/L diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun. (sic)
