WARTALENTERA–Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak seluruh kepala daerah untuk turut aktif mengawal program pemerintah pusat dalam upaya mengentaskan kemiskinan, khususnya melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ajakan ini disampaikan saat Mensos menerima audiensi dari lima kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, pada Rabu (21/5/2025).
“Bapak-ibu sekalian, saya ingin dua hal ini. Jadi, memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menggunakan DTSEN. Yang kedua, memutus mata rantai kemiskinan, salah satunya dengan menyelenggarakan Sekolah Rakyat,” ujar Saifullah Yusuf.
DTSEN Jadi Landasan Kebijakan yang Tepat Sasaran
Menurut Mensos, penggunaan DTSEN bertujuan untuk mengarahkan kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran dan mengurangi bias akibat tumpang tindih data. Dengan data tunggal ini, program pembangunan menjadi lebih konvergen dan terukur.
DTSEN juga memberikan gambaran lengkap profil sosial ekonomi penduduk Indonesia, sehingga strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Mensos juga meminta agar pemerintah daerah menyiapkan target jumlah penerima manfaat yang dapat “naik kelas” atau tergraduasi, sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial (bansos). “Bantuannya adalah bantuan pemberdayaan. Bisa di Kementerian Sosial, tapi jelas lebih banyak lagi kalau di kementerian lain. (Kementerian) UMKM, Koperasi, dan lain sebagainya. Nanti kita dorong ke sana. Jadi yang lulus ini nama-namanya kita kirim ke kementerian lain,” jelasnya.
Sekolah Rakyat: Strategi Pendidikan untuk Putus Kemiskinan
Selain DTSEN, Mensos menekankan pentingnya Sekolah Rakyat sebagai solusi jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi.
Sekolah ini berbentuk berasrama dan gratis, khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama mereka yang berada di desil 1 dan 2 DTSEN.
“Melalui Sekolah Rakyat, kita harap akan lahir lulusan-lulusan yang menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik,” ungkap Mensos.
Sekolah Rakyat menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam sektor pendidikan untuk memfasilitasi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
Pada tahun ajaran baru Juli mendatang, sebanyak 63 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi. Sebaran lokasi sekolah tersebut meliputi:
- Pulau Jawa: 34 titik
- Sumatera: 13 titik
- Sulawesi: 8 titik
- Bali dan Nusa Tenggara: 3 titik
- Kalimantan: 2 titik
- Maluku: 2 titik
- Papua: 1 titik
Dengan sinergi pusat dan daerah dalam mengawal DTSEN dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, pemerintah berharap dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing. (kom)
