WARTALENTERA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mendorong upaya percepatan penyediaan infrastruktur publik yang manfaatnya dapat segera dinikmati oleh masyarakat. Salah satunya melalui pemilihan alternatif delivery system pekerjaan konstruksi yang terbaik guna memperoleh produk akhir yang eligible.
"Infrastruktur masih menjadi prioritas untuk menyokong perwujudan Asta Cita Presiden 2024-2029. Swasembada pangan, energi dan air, tersedianya pelayanan kesehatan, penguatan pertahanan dan keamanan, hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam, dan program strategis lainnya tidak dapat terselenggara dengan baik tanpa dukungan infrastruktur," kata Menteri PU Dody Hanggodo, Jumat (8/11/2024).
Di tempat yang sama, Plt Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi Dicki Rinaldi yang hadir mewakili Direktur Jenderal Bina Konstruksi mengatakan skema Engineering-Procurement-Construction (EPC) merupakan salah satu alternatif Project Delivery System (PDS) pekerjaan konstruksi terintegrasi yang saat ini banyak diterapkan di proyek-proyek migas.
“Pada lingkup Kementerian PU, implementasi pekerjaan konstruksi terintegrasi masih didominasi skema design and build pada proyek-proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur dalam rangka event tingkat nasional maupun internasional serta pembangunan IKN” kata Dicki.
Keunggulan skema pelaksanaan pekerjaan konstruksi terintegrasi adalah kepraktisannya, karena owner hanya berurusan dengan satu penyedia jasa saja yang bertanggung jawab atas desain, pengadaan dan/atau konstruksi dari proyek yang akan dibangun.
Dalam pembangunan infrastruktur nasional, para Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi harus memiliki kemampuan terkait teknis pekerjaan, manajemen proyek, proses pengadaan dan kontrak, kemampuan keuangan yang stabil serta komitmen terhadap kualitas. Seluruh mitra jasa konstruksi harus bisa menjadi inkubator pembinaan dan pengembangan kapasitas dan daya saing para Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
Kunci keberhasilan pembinaan konstruksi bukan hanya milik pemerintah, melainkan juga semua stakeholder melalui peran dan fungsinya masing-masing. Sehingga diharapkan melalui konferensi ini, seluruh mitra jasa konstruksi dapat memperkuat komitmennya untuk terus membangun ekosistem usaha yang berintegritas, profesional dan menjunjung tinggi etika bisnis.
"Saya juga mengajak seluruh stakeholder jasa konstruksi untuk berdiskusi agar terjadi proses knowledge sharing tentang apakah EPC dapat diterapkan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik," tutupnya. (vit)
Editor : Inge Mangkoe
