WARTALENTERA - Masa depan Indonesia perlu disertai pembangunan yang inklusif dan berbasis etika. Karena itu, kampus, sarjana, dan para akademisi mempunyai tanggung jawab tidak hanya moral tetapi juga tanggung jawab sosial.
Demikian disampaikan mantan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Muhadjir Effendy, dalam orasi ilmiahnya dalam pelaksanaan wisuda Universitas Paramadina yang digelar pada 28 Mei 2025. Ia menyebutkan, gambar besar Indonesia bercampur antara antara optimisme dan kewaspadaan.
“Ada banyak alasan untuk optimis terhadap masa depan Indonesia, sebagai negara yang menempati peringkat pertama dalam katagori negara dengan tingkat kesejateraan subjektif (flourishing). Ini terlhat dari studi global dari Universitas Harvard, Universitas Baylor, dan Gallup pada 2024. Artinya, orang Indonesia adalah orang yang paling puas dan paling bersyukur dengan kehidupannya, bahkan dibanding negara-negara maju sekalipun,” tuturnya.
Namun di sisi lain, imbuhnya, tantangan nyata ada yaitu masalah ketimpangan dan kemiskinan. Ia meminta agar semua pihak tidak hanya puas karena adanya persepsi kebahagiaan, tetapi juga harus jujur pada realitas objektif yang harus diatasi bersama.
“Ketimpangan masih tinggi (indeks Gini 0,379). Lebarnya jurang pemisah antara segelintir orang yang kaya raya dengan sekelompok besar rakyat yang masih terbelit oleh lingkaran setan kemiskinan,” ucapnya.
Dari sisi lain, Bank Dunia menyebutkan indikasi lain bahwa pada 2024 lebih dari 60,3 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup dibawah garis kemiskinan. Data resmi dari BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa.
“Ini berbeda karena indikatornya jauh berbeda. Sebagai contoh versi BPS, jika suatu keluarga terdiri dari lima jiwa, berpenghasilan sekitar 3 juta rupiah ke atas, maka tidak termasuk keluarga miskin. Sementara itu, bersi Bank Dunia apabila dalam suatu keluarga terdapat lima jiwa, berpenghasilan sekitar 17 juta rupiah ke atas baru disebut bukan keluarga miskin,” paparnya.
Lalu, bagaimana menyikapi angka berbeda ini?
“Ya harus bijaksana. Kalau kita hanya memakai standar minimum nasional, kita bisa merasa sudah berhasil, padahal kenyataannya sebagian besar rakyat masih belum mencapai standar hidup yang bermartabat sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi kita. Tapi memang harus diakui bahwa penerapan standar Bank Dunia sepenuhnya tanpa ada reserve juga, tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Keluarga yang berpenghasilan 17 juga sudah lebih dari cukup, apalagi di daerah. Isunya, masalah kemiskinan adalah isu bersama yang terus harus diperangi seterusnya,” terang Muhadjir.
Isu terakhir bagi masa depan Indonesia adalah etika dalam pembangunan. Muhadjir mengatakan, etika menduduki tempat yang sangat vital dalam pembangunan.
“Pembangunan yang inklusif dan mempertimbangkan betul dari sisi baik-buruk. Tidak hanya mengejar angka pertumbuhan saja, tetapi juga harus memastikan tak ada yang tertinggal, mengoreksi ketimpangan akses, dan menjunjung martabat manusia, bukan hanya statistik,” ujarnya menegaskan.
Ia melanjutkan, etika menuntun kita untuk tidak puas hanya dengan penurunan angka kemiskinan versi nasional, melainkan mendorong kebijakan yang menaikkan standar hidup rata-rata, sehingga selaras dengan kedudukan Indonesia sebagai negara berkembang maju.
“The real development is not how fast we progress, but how much we progress together (pembangunan sejati bukanlah tentang seberapa cepat kita maju, tetapi seberapa banyak yang kita ajak maju bersama),” katanya.
Di akhir orasinya, Muhadjir mengingatkan agar isu keadilan tidak dilupakan. Potret pola pembangunan ke depan harus inklusif dalam berkebijakan, etis dalam pendekatan, metode dan tindakan, serta mengedepankan visi jauh kedepan, berkesinambungan dan berkelanjutan. (inx)
Editor : Inge Mangkoe
