WARTALENTERA - Sebanyak 6.900 pekerja PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) bersiap menghadapi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ya, Sekretariat PBB terpaksa melakukan pemangkasan pekerja ini untuk efisiensi besar-besaran.
Informasi ini terungkap dalam memo internal yang ditandatangani oleh Pengawas Keuangan PBB, Chandramouli Ramanathan. Dalam memo yang dikutip dari Reuters, seluruh unit serta lembaga di berbagai wilayah dunia diminta menyampaikan rincian rencana efisiensi paling lambat 13 Juni 2025.
Adapun pemangkasan pekerja PBB ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2026, bertepatan dengan awal siklus anggaran baru. PHK para pekerja PBB ini juga akan mempengaruhi berbagai sektor.
Diantaranya seperti kantor politik dan kemanusiaan PBB, lembaga yang menangani pengungsi, kesetaraan gender, perdagangan internasional, lingkungan hidup, dan pembangunan kota. Bahkan Badan PBB yang membantu pengungsi Palestina, UNRWA, juga termasuk dalam daftar.
Langkah PHK pekerja PBB merupakan bagian dari inisiatif reformasi "UN80" yang diluncurkan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres pada Maret 2025 lalu, menjelang peringatan 80 tahun berdirinya PBB.
Guterres menekankan bahwa keputusan sulit ini tidak dapat dihindari, meski begitu upaya ini dilakukan bertujuan untuk memastikan PBB tetap relevan dalam mendukung multikulturalisme abad ke-21. Serta mengurangi penderitaan manusia, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua.
Langkah efisiensi juga mencerminkan upaya PBB untuk menyesuaikan diri dengan tantangan global yang terus berkembang.
“Ini adalah upaya ambisius untuk memastikan PBB siap menghadapi tantangan abad ke-21 dalam mendukung multikulturalisme, mengurangi penderitaan manusia, dan membangun kehidupan dan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Saya mengandalkan kerja sama Anda dalam upaya yang memiliki tenggat waktu yang ketat ini,” kata Ramanathan.
Imbas krisis keuangan
Mengutip dari Reuters, keputusan ini merupakan imbas dari krisis keuangan yang sebagian dipicu oleh Amerika Serikat (AS) yang diketahui mendanai PBB hampir seperempat dari anggaran tahunannya. Namun secara mengejutkan Presiden AS Donald Trump memangkas anggaran untuk PBB secara signifikan selama masa jabatannya.
Selain pemotongan bantuan luar negeri AS di bawah Presiden Donald Trump yang telah menguras habis lembaga kemanusiaan PBB.
AS sendiri diketahui memiliki tunggakan dan belum melunasi iuran tahun fiskal dengan jumlah hampir USD1,5 miliar. Kegagalan AS membayar iurannya juga menciptakan krisis likuiditas bagi PBB, yang diperparah oleh keterlambatan pembayaran dari China.
Mengingat kedua negara ini menjadi penyumbang anggaran terbesar dimana total sumbangan keduanya mencapai lebih dari 40 persen total pendanaan PBB.
Selain melakukan PHK massal, dalam beberapa pengarahan publik kepada diplomat PBB bulan ini, Guterres menyampaikan bahwa ia sedang mempertimbangkan perombakan besar-besaran. Perombakan tersebut dengan menggabungkan sejumlah departemen dan mengalihkan sumber daya ke berbagai wilayah di dunia.
Ia menyebut bahwa PBB mungkin akan menggabungkan beberapa lembaga, memangkas lembaga lain, memindahkan staf ke kota-kota dengan biaya yang lebih rendah, menghilangkan duplikasi, serta memotong birokrasi yang tidak perlu.
WFP misalnya, diperkirakan akan memangkas hingga 30 persen stafnya. Badan Pengungsi PBB (UNHCR) juga berencana mengecilkan kantor pusat dan kantor regionalnya, memangkas biaya hingga 30 persen dan mengurangi 50 persen posisi tingkat senior.
Badan lain seperti UNICEF (badan anak-anak PBB) dan OCHA (badan kemanusiaan PBB) juga sudah mengumumkan atau berencana melakukan pemangkasan staf. Dengan mengurangi duplikasi tugas dan meningkatkan efisiensi operasional, PBB berharap dapat terus menjalankan misinya meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya.
Namun, rencana ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai dan negara-negara anggota. Banyak yang mempertanyakan dampak jangka panjang dari pemangkasan ini terhadap kemampuan PBB dalam menjalankan program-program kemanusiaan dan pembangunan di berbagai belahan dunia.
Sementara itu, PBB berharap bahwa restrukturisasi ini akan memperkuat organisasi dan meningkatkan efektivitasnya dalam menghadapi tantangan global. Dengan dukungan dan kerja sama dari semua pihak, PBB berupaya untuk tetap menjadi lembaga yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia. (inx)
