WARTALENTERA-Mengikuti jejak Australia, Presiden Prancis Emmanuel Macron bertahap larang penggunaan media sosial bagi anak dibawah 15 tahun. Pelarangan tersebut dimulai dengan memperkenalkan verifikasi usia untuk situs web yang menjual pisau.
Ia mengungkapkan hal itu, usai terjadi peristiwa penusukan terhadap seorang asisten guru di Nogent, Prancis timur oleh murid berusia 14 tahun pada Selasa lalu. "Saya melarang media sosial untuk anak-anak di bawah 15 tahun. Platform yang memiliki kemampuan untuk memverifikasi usia. Mari kita lakukan," dikutip dari akun X milik Macron, melansir The National News, Kamis (12/6/2025).
Macron juga menegaskan melalui lansiran kepada France 2, negaranya "tidak sabar" menunggu Uni Eropa untuk bertindak atas proposal untuk membatasi jumlah waktu yang dihabiskan remaja secara daring. Ia mengatakan, Prancis dapat melanjutkan sendiri "dalam beberapa bulan mendatang" jika kemajuan tidak dibuat di tingkat Uni Eropa.
Lebih jauh, Macron yang baru saja berkunjung ke Indonesia itu mengatakan, verifikasi usia akan segera diberlakukan di Prancis pada situs-situs yang menjual pisau secara daring, serupa dengan tindakan yang sudah berlaku untuk situs-situs pornografi. "Seorang anak berusia 15 tahun tidak akan bisa lagi membeli pisau secara daring. Itu artinya kami akan memberlakukan sanksi keuangan dan larangan besar-besaran," tegasnya.
Pada Maret lalu, polisi Prancis memulai penggeledahan acak di dalam dan sekitar sekolah untuk mencari pisau dan senjata lain yang disembunyikan di dalam tas. Sebelumnya, undang-undang Prancis baru memaksa situs web pornografi untuk memberlakukan verifikasi usia sejak Minggu lalu. Sehingga, mendorong situs web utama untuk mulai memblokir pengguna dari Prancis.
Pihak berwenang Prancis juga berupaya memaksa situs media sosial termasuk X, Reddit, Bluesky, dan Mastodon untuk memperkenalkan verifikasi usia. Menanggapi kebijakan baru Macron tersebut, pegiat media sosial mengatakan, tekanan yang lebih besar harus diberikan kepada perusahaan media sosial untuk menghapus konten berbahaya yang direkomendasikan kepada anak-anak.
Mhairi Aitken, seorang peneliti etika senior di Alan Turing Institute, mengatakan pelarangan berisiko membuat anak-anak "membayar harga" atas kesalahan yang dibuat oleh pengembang media sosial dan alat AI. "Kita perlu memberikan lebih banyak tuntutan kepada pengembang sistem ini untuk membuat sistem tersebut aman bagi anak-anak, kaum muda, dan orang dewasa yang rentan untuk terlibat dengan aman di platform tersebut," ujarnya.
"Ada risiko bahwa jika bergerak menuju pelarangan, dampaknya adalah anak-anak dan kaum muda membayar harganya, atau kehilangan kesempatan untuk menggunakan alat-alat ini, yang juga dapat menguntungkan kaum muda," jelasnya. Ia mendesak pemerintah untuk tidak mengambil pendekatan "berpusat pada teknologi" untuk mengembangkan keterampilan AI, tetapi membekali anak-anak dengan keterampilan berpikir kritis yang akan memungkinkan mereka memahami penggunaan terbaik dan "keterbatasan" alat AI.
Jadi, sambungnya, bukan hanya memahami bagaimana teknologi dikembangkan dan cara kerjanya, tetapi juga pertanyaan seputar, untuk apa kita ingin menggunakan teknologi itu? "Bagaimana teknologi itu melengkapi keterampilan dan keahlian manusia," ujarnya.
Dengan meningkatnya penggunaan AI di semua sektor dan semua bidang kehidupan kita, kata dia, keterampilan dan kompetensi dasar manusia, seperti berpikir kritis, berpikir kreatif, pemecahan masalah, perlu semakin dihargai. Sementara Elizabeth Clutton, ilmuwan komputer dan peneliti di University of Portsmouth, mengatakan kemungkinan pembatasan itu "adil" mengingat bukti krisis kesehatan mental pada anak-anak yang dipicu oleh penggunaan media sosial.
"Anda harus melihat dampak tekanan teman sebaya, yang merupakan kekuatan pendorong besar pada masalah kesehatan mental yang dialami anak-anak ini," imbuh Clutton. (sic)
Editor : Sicillia Tan
