WARTALENTERA – Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, menegaskan bahwa kelompoknya tidak akan meletakkan senjata selama Israel masih terus melakukan serangan militer di Lebanon selatan.
Pernyataan ini disampaikan Qassem pada Sabtu (28/6), menanggapi eskalasi terbaru konflik yang terus memanas. Menurut laporan Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA), Qassem mengatakan bahwa seruan untuk gencatan senjata justru akan membebankan tanggung jawab besar kepada negara, sementara Hizbullah tetap bersiap menghadapi agresi militer Israel.
“Siapa yang waras akan menyerahkan kekuasaan mereka? Kami tidak akan menyerahkan kekuasaan kami selama Israel terus melancarkan serangannya,” ujar Qassem dalam pidatonya di wilayah Dahieh, selatan Beirut.
Ia mengecam keras serangan Israel terhadap warga sipil di Nabatieh dan menilai tindakan tersebut tidak dapat diterima. Qassem juga menekankan bahwa negara Lebanon seharusnya mengambil peran lebih aktif dalam mengatasi situasi ini. “Apakah kalian pikir kami akan terus diam selamanya? Itu tidak benar. Kalian sudah pernah menguji kami, dan kami tidak punya pilihan selain mempertahankan kehormatan kami,” tegasnya.
Hizbullah secara konsisten menyatakan bahwa senjata mereka merupakan alat menjaga kedaulatan nasional, dan tidak akan diserahkan dalam kondisi tekanan atau agresi eksternal. Namun, sejumlah tokoh politik Lebanon seperti Walid Jumblatt (mantan ketua Partai Sosialis Progresif) dan Samir Geagea (pemimpin Partai Kekuatan Kristen Lebanon) telah menyuarakan bahwa senjata seharusnya hanya dimiliki oleh negara.
Sementara itu, serangan Israel di Lebanon selatan terus berlanjut hampir setiap hari, dengan klaim bahwa mereka menargetkan aktivitas militer Hizbullah. Padahal, sejak kesepakatan gencatan senjata disepakati pada November lalu untuk mengakhiri perang lintas batas, tercatat telah terjadi hampir 3.000 pelanggaran oleh Israel.
Laporan dari otoritas Lebanon menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut telah menyebabkan setidaknya 224 orang tewas dan lebih dari 500 orang terluka sejak perjanjian ditandatangani.
Dalam perjanjian gencatan senjata itu, Israel semestinya menarik semua pasukannya dari wilayah Lebanon selatan paling lambat 26 Januari. Namun, tenggat waktu tersebut diperpanjang hingga 18 Februari setelah Tel Aviv menolak mematuhi, dan hingga kini, Israel masih mempertahankan lima pos militer di perbatasan Lebanon. Situasi ini menunjukkan ketegangan yang belum mereda, dengan Hizbullah bersikeras mempertahankan senjata dan wilayahnya di tengah konflik yang terus berkobar. (kom)
